Jokowi Soroti Situasi Afghanistan di KTT ASEM Ke-13: Indonesia Siap Bantu

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Dia menyatakan, bahwa pemerintah Indonesia akan turut memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.

Hal tersebut diutarakan Jokowi saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor secara virtual, Jumat (26/11).

"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas," ujar Jokowi.

Orang lain juga bertanya?

Jokowi melanjutkan, selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, pemberdayaan perempuan. Dia mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Kepala Negara menyatakan, berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi. Antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.

"Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak," jelasnya.

Jokowi menambahkan, hal kedua adalah kerja sama antar ulama yang merupakan penting ulama di masyarakat. Dia bilang, pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

"Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

(mdk/gil)