Jokowi: Tak ada institusi punya kekuasaan mutlak, apalagi diktator

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo hari ini membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia yang berlangsung di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Dihadiri ribuan tamu baik dari dalam dan luar negeri, Jokowi berpesan demokrasi tidak bisa kalah dengan pengerahan massa yang memaksakan kehendak.

Dalam sambutannya di hadapan para delegasi, Jokowi kembali menyinggung soal diktator dan otoriter. "Tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara," kata Presiden Jokowi di hadapan peserta simposium, Rabu (9/8).

Lembaga negara saling mengawasi. Konstitusi negara mencegah munculnya mobokrasi. "Yang memaksakan kehendak atas nama jumlah masa," imbuh Jokowi.

Dengan demikian, akan terbangun demokrasi yang sehat yang baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, tidak mudah patuh dan taat kepada konstitusi di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Banyak hal baru yang muncul dan berpotensi menjadi tantangan.

"Tantangan kita dalam berkonstitusi tidak sepenuhnya mudah. Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru yang muncul. Dibandingkan dahulu saat konstitusi kita masing-masing disusun.

Simposium ini merupakan serangkaian acara Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) yang diawali oleh pertemuan Dewan Anggota atau Board of Member Meeting (BOMM) MK se-Asia. Acara yang dimulai sejak 7 Agustus tersebut diikuti oleh 13 negara Asia.

Hadir dalam simposium ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para ketua MK se Asia dan institusi sejenis, serta ratusan mahasiswa undangan dari berbagai universitas di Solo dan sekitarnya.