Jokowi tantang kepala desa mampu atau tidak menggerakkan padat karya
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya transparansi pengelolaan dana desa. Hal itu karena banyak kalangan yang mengkhawatirkan terjadinya penyimpangan penggunaan uang miliaran tersebut.
Jokowi mengatakan perangkat desa tidak perlu takut jika prosedurnya benar dan tujuan untuk membangun desa. "Saya akan menyampaikan pada Kapolri jika terjadi kriminalisasi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan terkait penggunaan dana desa," ujar Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apdesi) di Asrama Haji Donohudan Boyolali Sabtu (26/12).
Selain transparansi dan akuntabilitas, lanjut Jokowi, kepala desa diharapkan mampu memberikan informasi ke seluruh warga terkait penggunaan dana desa. Yakni dengan memberikan data penggunaan anggaran di setiap papan pengumuman RT. Ia mengakui pada tahun pertama, penggunaan dana desa belum banyak yang melakukan transparansi seperti itu.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
"Uang sebesar itu jangan sampai hanya mampir ke desa, kemudian kembali lagi berputar di kota. Saya tantang, kepala desa mampu menggerakkan padat karya di desa," katanya.
Di hadapan sekitar 1500 perangkat desa se-Indonesia itu Jokowi mengatakan, setiap desa rata-rata pada tahun 2015 mendapat dana desa sebesar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Dana tersebut diambil dari total Anggaran Rp 20 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 anggaran untuk dana desa sebesar Rp 47 triliun. Pada tahun selanjutnya, lanjut Jokowi bisa naik lagi sampai hingga Rp 60 atau 70 triliun.
"Dengan dana sebesar itu saya minta kepala desa membuat kegiatan yang membuat uang itu produktif. Pembangunan infrastruktur yang swakelola dan padat karya harus menjadi prioritas," katanya.
"Misalnya saja desa mau membuat jalan atau jembatan, usahakan materialnya cari disekitar desa.Jika kenyataannya butuh semen dan harus cari di kota. Usahakan uang yang mengalir ke kota seminimal mungkin," jelasnya lagi.
Jokowi berharap sektor padat karya akan semakin tumbuh. Semakin banyak warga desa yang memanfaatkan dana tersebut untuk memutar roda ekonomi desa, kata dia, akan semakin baik. Oleh karena itu perangkat desa dituntut aktif mencari potensi di desanya masing-masing.
"Perangkat desa juga harus mampu mencari pasar hasil produksinya. Jangan sampai panen hasilnya bagus tapi tidak tahu cara menjualnya," tandasnya.
Presiden meminta para kepala desa agar tidak ragu untuk bekerja sama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun Non Government Organitations (NGO). Agar nantinya terwujud desa yang mandiri baik pangan maupun energi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaLa Ode menerangkan bahwa sebagai pengampu desa harus bersyukur atas tanggung jawab besar ini.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya