Jokowi Targetkan 2020 Penerima PKH 16,5 Juta Keluarga
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat menjadi 16,5 juta pada 2020. Dari sebelumnya 6 juta keluarga pada 2017, dan 10 juta keluarga di 2018.
"Di 2020, saya ingin agar yang masuk dalam kotak keluarga miskin kurang lebih 15,6 juta. Semuanya harus dapat PKH," katanya saat memberikan pengarahan dalam rangka Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12).
Anggaran untuk PKH yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai Rp 34 triliun. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 19 triliun.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Jokowi menyebut, kenaikan anggaran bantuan sosial ini guna menekan tingkat kemiskinan yang masih di atas 9 persen. Oleh karena itu, dia meminta penggunaan dana PKH harus tepat sasaran.
"Pastikan bahwa bantuan sampai ke penerima manfaat penting sekali. Ini adalah tugas bapak ibu," jelasnya.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membantah kenaikan target jumlah keluarga penerima manfaat sebesar 16,5 juta pada 2020 sebagai upaya Jokowi untuk mendulang dukungan di Pilpres 2019. Dia menegaskan, perencanaan program PKH sudah digodok sejak beberapa tahun lalu.
"Biasa, seorang perencana, pemerintah merencanakan (jangka panjang). Kalian tahu nggak, sekarang ini kita mulai bahas 2020. Sekarang ini pemerintah, Januari, mulai bahas anggaran 2020. Itu biasa pemerintahan ini, bukan hanya pak Jokowi. Siklus, nggak ada politiknya," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaProgram KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya