Jokowi targetkan perpres LRT dan kereta cepat terbit September

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menargetkan persoalan teknis mengenai Light Rail Transit (LRT) dan High Speed Train (HST) segera rampung akhir Agustus atau paling lambat pertengahan September tahun ini.

Presiden Jokowi saat meninjau Pelabuhan Pontianak, Sabtu (22/8), mengatakan saat ini kajian soal proyek LRT atau HST atau kereta cepat masih dalam tahap penilaian.

"Kereta cepat masih dinilai, masih dalam proses penilaian nanti konsultan internasional setelah itu diberikan tim penilai di pemerintah setelah itu ada rekomendasi masuk ke saya baru kita putuskan," kata Presiden.

Dia berharap kajian teknis tersebut segera rampung sehingga proyek bisa langsung dimulai. "Kita harapkan akhir bulan atau maksimal paling lambat pertengahan september sudah selesai," katanya seperti dikutip Antara.

Setelah itu, Presiden akan menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres). "Iya perpres betul. Kalau perpresnya timnya sudah keluar untuk perpres penilaian udah, tim penilai nanti plus penugasannya kalau diperlukan," katanya.

Kedua perpres tersebut akan segera diterbitkan untuk menyesuaikan dengan misi Presiden Joko Widodo, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam pidato nota keuangan RAPBN 2016 yang tidak hanya difokuskan di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain.

Proyek pembangunan LRT tidak sekadar di Ibu Kota namun juga daerah lain yang menjadi target pembangunan LRT setelah proyek tersebut berhasil diterapkan di Jakarta, yaitu Bandung, Surabaya, Medan, DI Yogyakarta, Palembang, dan Semarang.

Sedangkan Jakarta akan menjadi proyek percontohan sehingga pemerintah segera melaksanakan proyek tersebut.

Proyek LRT digagas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan direncanakan meliputi tujuh koridor LRT, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Pemprov DKI telah mengajukan anggaran senilai Rp500 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan rencananya mengajukan Rp3 triliun pada APBD 2016.

Namun, proyek ini masih menyisakan perdebatan dengan pemerintah pusat terkait pihak yang akan melakukan pembangunan LRT.

Sedangkan untuk proyek HST Jakarta-Bandung, ada dua proposal yang diterima oleh Indonesia, yaitu dari Tiongkok dan Jepang.

Pemerintah Indonesia akan meminta masukan dari tim penilai terkait dua proposal dari kedua negara itu.