Jokowi Tegaskan akan Copot Kapolda dan Pangdam Kalau Ada Karhutla

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan warning atau peringatan terhadap tiga provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini disampaikan usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Golden Ballroom The Sultan Hotel&Residence, Jakarta Selatan, Rabu (8/2).

"Karhutla inikan El Nino hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk provinsi- provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati. Karena nanti di akhir Februari atau Maret sudah panasnya sudah naik dan janjiannya tetap," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (8/2).

Janji yang dimaksud Jokowi dengan Kapolri dan Panglima itu adalah bakal mengganti Kapolda dan Pangdam jika terjadi kebakaran di daerahnya masih tetap berlalu.

"Tadi saya ulang lagi janjian saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar, di provinsi yang tanggungjawab Pangdam, Kapolda, Danrem," tegasnya.

"Hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati, janji saya masih berlaku," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 dilakukan secara integrasi. Ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla 2018 di Istana Negara, Jakarta.

"Saya ingin ulang lagi apa yang saya sampaikan di 2016 dan 2017 lalu. Penanganan karhutla ini yang sudah dibentuk satgas," kata Jokowi, Selasa (6/2/2018).

Jokowi menyebut, satgas yang sudah dibentuk melibatkan pelbagai unsur. Mereka adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Kodim, Kapolda, Kapolres, sampai masyarakat. Semua pihak ini diminta bekerja optimal untuk mencegah terjadinya karhutla di daerah masing-masing.

Bagi kepala daerah atau pimpinan lembaga yang tidak mengikuti aturan main dalam satgas penanganan karhutla, Jokowi mengancam akan mencopot dari jabatannya. Apalagi di sejumlah daerah rawan karhutla mengalami pergantian kepada daerah dan pucuk pimpinan lembaga sehingga dikhawatirkan terjadinya kesulitan penyesuaian dengan aturan baru.

"Saya sudah janjian dengan kapolri dan panglima TNI, karena mungkin banyak danrem yang pindah, kapolda sudah ganti, kapolres, danrem, dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kita kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama (yaitu) dicopot," tegas Jokowi.

"Sudah tegas ini saya ulang lagi. Paling kalau ada kebakaran, saya telepon Panglima, ganti Pangdamnya. Kalau di provinsi mana? Kemudian saya telepon Kapolri, ganti Kapolda. Kalau kecil, Kapolres. Ini langkah untuk gerakkan satgas," sambung mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada satgas penanganan karhutla yang sudah berjalan. Dia menyebut, dua tahun belakangan penanganan karhutla mengalami perubahan cukup signifikan. Di mana titik panas di sejumlah daerah rawan karhutla menurun drastis.

"Menurut data yang diberikan pada saya, ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Tahun 2015 ada 21.929 hotspot, kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915. Lalu 2017 turun jadi 2.567 hotspot, penurunan yang sangat jauh sekali," jelas Jokowi.