Follow
Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Tak Bisa Diperdebatkan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa diperdebatkan. Sebab rencana pembangunannya sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR.
"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA grup dibaca gampang, Hati-hati dengan ini dimulai dari dari yang kecil nanti membesar," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan mendisiplinkan masyarakat. Sebab itu mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar polisi dan TNI tidak ikut campur terkait urusan demokrasi.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Mengapa Jokowi meminta TNI-Polri belajar teknologi? Maka dari itu, Jokowi menilai penguasaan teknologi semakin dibutuhkan. Sehingga, TNI-Polri mesti adaptif mempelajari ilmu pengetahuan teknologi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
"Kita ke kedisiplinan TNI dan polri karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," ungkapnya.
Jokowi menegaskan, jika tentara memiliki aturan sendiri. Seperti di Indonesia memiliki aturan disiplin tentara.
"Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca Selengkapnya
Jokowi dalam arahannya menegaskan Istana Garuda IKN tidak ada bau kolonial Belanda
Baca Selengkapnya
Menkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai netralitas dan kebebasan di tahun politik saat ini
Baca Selengkapnya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Andi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnya