Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Telat Bayar BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah tak pernah lalai membayar iuran rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Jokowi mengatakan, pemerintah akan mencairkan dana BPJS Kesehatan hingga triliunan rupiah pada Maret dan April 2019.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Kesehatan Nasional tahun 2019 di ICE BSD Tangerang Banten, Selasa (12/2). Jokowi menyebut pemerintah telah menyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 6,38 triliun pada Februari 2019.
"Awal Februari yang lalu sudah kita kirim Rp 6,38 triliun. Jangan dipikir pemerintah itu telat, enggak. Rp 6,38 triliun sudah kita kirimkan ke BPJS (Kesehatan)," ujar Jokowi.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana Prabowo ingin tingkatkan BPJS Kesehatan? 'BPJS Kesehatan juga perlu disehatkan agar tidak merugi, caranya adalah meningkatkan cukai dari tembakau.
-
Apa saja yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? 'Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan juga kehilangan pekerjaan,'terang Zainudin.
-
Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klaim di tahun 2023? Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan.
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan pemerintah akan memberikan dana kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 2,1 triliun pada Maret dan Rp 6,3 triliun di awal April 2019. Kendati begitu, Jokowi mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan setelah melalui audit BPKP terlebih dahulu.
"Tapi melalui audit BPKP. Ya diaudit dulu masa langsung kiram kirim, kiram kirim. Enak banget. Audit BPKP, tapi kurang lebih angkanya itu," katanya.
Mantan Walikota Solo ini meminta masyarakat tak lagi menilai pemerintah lalai untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Dia juga meminta agar semua pihak dapat bekerja dengan baik.
"PBI (Penerima Bantuan Iuran) tuh tidak pernah namanya terlambat. Sehingga kita harapkan semua bisa bekerja, bisa bekerja dengan baik. Dan kita harapkan untuk universal healt coverage, kepesertaan itu penting," tutur dia.
Jokowi menuturkan, suntikan dana ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terus membantu menyehatkan pengelolaan BPJS Kesehatan. Menurut dia, BPJS Kesehatan serta Kartu Indonesia Sehat telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, tetapi BPJS sehat, rumah sakit sehat dan bugar," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca SelengkapnyaUsai pemilihan presiden 2024, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif iusan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaIuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan CBP akan diberikan hingga Maret 2024.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya