Jokowi teken Perpres pembentukan Badan Siber Nasional

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dipastikan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas). Badan ini akan bekerja mulai dari mendeteksi, mencegah sampai memperbaiki hal yang berkaitan dengan keamanan siber.

"Perpresnya sudah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Rudiantara, keberadaan Basinas akan berada di bawah kendali Kemenko Polhukam dan akan diisi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Sandi Negara. Namun, dia belum ingin membicarakan siapa yang akan didapuk sebagai pimpinannya.

"Nanti akan dimungkinkan akan ditambah (dari Kementerian/lembaga) yang lain lagi," ujarnya.

Rudiantara mengatakan, keberadaan Basinas akan lebih tegas bagi mereka yang menyalahgunakan internet khususnya penggunaan media sosial. Terlebih, lanjut dia, Komisi I DPR juga telah mendukung agar pemerintah dapat bersikap lebih tegas.

"Kemarin di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara saya dan Komisi I bahkan disepakati dengan DPR bahwa kita harus lebih tegas. Katakanlah kalau harus diputus aksesnya, ya diputus aksesnya," terangnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengaku telah melakukan koordinasi dengan sejumlah negara saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Maka, tak lama usai dibentuk, Basinas telah memiliki koneksi dengan negara lain.

"Kegiatan kami tidak terhenti. Kami sudah koordinasi dengan berbagai organisasi siber dunia. Saya paling tidak sudah berkunjung ke tiga negara yang membicarakan siber ini. Jadi, saya kira begitu kami bentuk, sudah punya hubungan dengan berbagai negara," ujar Wiranto, Senin (15/5).

Wiranto menjelaskan tugas Badan Siber Nasional nantinya bertujuan untuk memproteksi kegiatan-kegiatan siber di Indonesia. Tak hanya itu, Badan yang akan berada di bawah Kemenko Polhukam ini juga bertugas melakukan pemilahan terhadap penggunaan siber di masyarakat.

"Jadi, mana yang kira-kira berbahaya, mana yang sekiranya bermanfaat. Kemudian mana kira kira perlu dihapuskan mana yang kira kira dilarang, itu kan semua Badan Siber Nasional walaupun kegiatan siber ini sudah dilakukan, tapi secara parsial," ujar dia.