Jokowi: Testing Covid-19 Belum Tepat Sasaran
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa testing Covid-19 belum tepat sasaran. Dia mencontohkan tes berulang yang dilakukan terhadap orang yang ingin menemuinya.
"Yang paling penting tepat sasaran, lah kita ini testingnya itu gak seperti itu, ada satu orang yang dites misalnya sampai 10 kali karena harus ketemu saya, nah itu dites terus, sebetulnya bukan itu," kata Jokowi dilihat dari akun Sekretariat Presiden, pada Sabtu (20/2).
Menurutnya, selain tes harus tepat, tracing atau pelacakan di lapangan juga harus baik. "Tes itu ya kira-kira memang sasaran betul, kemudian yang di-tracing, tracing kita ini juga di lapangan belum baik, karena tracer yang benar kita baru memiliki 5.000, padahal standar kita yang bener itu minimal 50.000," ucapnya.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa tes kesehatan penting untuk Pilkada Jakarta? Maka dari itu, tes Kesehatan ini menjadi sangat penting, karena seorang pemimpin harus sehat secara jasmani dan rohani.'ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta harus sehat salah satunya olahraga mengkonsumsi makanan yang baik,' sambung RK.
-
Siapa yang meragukan tes sidik jari? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana proses tes kesehatan capres? Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk anamnesis (pengumpulan riwayat kesehatan), pemeriksaan jiwa dan adiksi NAPZA, serta pemeriksaan fisik oleh berbagai spesialis medis seperti penyakit dalam, jantung, paru-paru, bedah, neurologi, mata, dan banyak lainnya.
Kepala negara menambahkan, persoalan testing dan tracing di lapangan masih harus dibenahi. Orang yang akan dites tidak boleh asal-asalan.
"Ini yang kurang-kurang seperti ini yang ingin kita kejar terus sehingga kemarin kita sudah pelatihan tracer dari Polri dan TNI untuk mempercepat saja, ya kalau tracer yang ada banyak, tapi yang standar tracer yang betul itu angka yang tadi saya sampaikan," tuturnya.
"Yang di-tracing itu sebetulnya yang kontak minimal 15 sampai 30 (orang), dikejar itu, tapi kadang kadang kita tracing-nya kayak di jalan, nah itu udah gak pas betul, ini hal-hal yang terus saya sampaikan bolak-balik, ini ada yang gak bener yang perlu diluruskan," ujarnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi siap jadi 'endorser' kepada masyarakat yang menderita TBC agar tidak lupa minum obat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca Selengkapnya"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya"Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya