Jokowi: Tidak ada istilah pembersihan 'orang-orang SBY'
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menanggapi tulisan mantan Presiden SBY yang mengaku mendapat kabar sedang ada pembersihan 'Orang-orang SBY' di pemerintahan. Jokowi menegaskan, pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.
Dalam status yang ditulisnya melalui akun Facebook, Jokowi menyatakan, apa yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki kebijakan di masa lalu yang kurang bagus dan meningkatkan kebijakan yang sudah bagus.
Berikut isi selengkapnya tanggapan Presiden Jokowi seperti dikutip merdeka.com, Selasa (20/1):
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY", kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan.
Kebijakan di masa lalu yang kurang bagus, kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan. Kalaupun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.
Kita sekarang berada dalam garis depan pembangunan yang masif, dan saya mencoba dalam pembangunan masif mempertemukan dua hal yaitu: Meneruskan gagasan besar Presiden Sukarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi Presiden Suharto.
Di samping itu kita perkuat ideologi : "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh. Sementara Presiden Suharto mengajarkan bahwa Manajemen Pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka kita bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia.
Dalam era ini pembangunan yang masif dengan muatan ideologi "Kedaulatan di segala lini" akan mengantarkan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang kuat, dan bangsa yang memiliki landasan modal yang kuat akan mampu bertahan dan memenangkan dari segala kompetisi di dunia Internasional, itu visi besar saya soal Indonesia Raya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Jokowi belum berencana merombak susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaAri menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya soal isu Demokrat masuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaYandri Susanto merespons kabar beredar bakal masuk Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaBudi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaPrabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
Baca Selengkapnya