Follow
Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Publik Berbelit-belit dan Tak Responsif
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pelayanan publik yang buruk dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara. Itu sebabnya, kata Jokowi, penyelenggara publik harus semakin baik, responsif, dan cepat.
"Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," jelas Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 secara virtual, Rabu (29/12).
Dia mengingatkan penyelenggara publik tidak merasa puas terhadap apa yang telah dikerjakan sebab situasi dunia terus berubah. Jokowi meminta penyelenggara publik mengubah cara kerja dan berorientasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antar lembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja," katanya.
Pelayan Publik Harus Melayani Bukan Dilayani
Jokowi juga meminta penyelenggara publik mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani. Jokowi menyampaikan penyelenggara pelayanan publik mau tak mau harus bertransformasi dan memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan.
"Melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," ujar Jokowi.
Dia mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian kepatuhan. Jokowi berharap penilaian ini dapat meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
"Penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan," tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
"Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta maaf kepada pejabat TNI-Polri jika punya salah selama memimpin 10 tahun ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya