Jokowi tolak permintaan Kepala BIN soal wewenang tangkap teroris
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menolak mentah-mentah permintaan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso soal penambahan wewenang BIN melakukan penindakan dan penangkapan terhadap terduga teroris. Jokowi menegaskan, penindakan tetap wewenang kepolisian.
"Tadi ada perdebatan soal itu, BIN kan UU-nya BIN, arahan Bapak Presiden ya tetap kalau penegakan hukum kan tetap pada polisi, BIN tidak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana, Jakarta, Kamis (21/1).
Untuk memperkuat pencegahan terhadap aksi terorisme, Jokowi memutuskan melakukan revisi UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam rencana revisi tersebut, penangkapan terhadap terorisme tidak dilakukan oleh BIN, tetapi kepolisian.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"Artinya kita kaji secara mendalam, tetapi tadi Panglima TNI juga mengatakan BIN adalah mata dan telinga presiden. Kalau ada informasi dari BIN serahkan ke Polri, serahkan ke Jaksa serahkan ke ini, kira-kira begitu. Karena ini kan revisi teroris, bukan revisi UU BIN," jelas Yasonna.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso menyangkal disebut kecolongan soal aksi terorisme di Sarinah, Thamrin, Jakarta, pekan lalu. Menurut Sutiyoso, BIN sebetulnya sudah melakukan pendeteksian terhadap aksi-aksi terorisme, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.
Oleh sebab itu, Sutiyoso mengusulkan agar BIN memiliki keluasan di dalam kewenangannya. Yaitu dapat melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme. Tetapi, usulan Sutiyoso ini banyak menuai kritik dari sejumlah kalangan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya