Jokowi tolak permintaan wali kota soal pengangkatan pegawai honorer

Merdeka.com - Usulan para wali kota agar pemerintah mengangkat pegawai honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ditolak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Menurut Airin, Jokowi ingin para pegawai K2 itu mengikuti seleksi sebelum diangkat PNS. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada permintaan para Walikota bahwa kan sudah diseleksi berkali-kali tapi tidak lulus ya. Tapi kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan yang lainnya. Tapi Presiden tetap sampaikan harus ada seleksi katanya. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Airin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Pak Presiden menyampaikan harus profesional," sambung dia.

Airin mengatakan, pertemuan antara Walikota se-Indonesia dengan Presiden Jokowi juga membahas tentang penambahan formasi CPNS yang ada di pemerintahan kota.

"Pak Presiden menitipkan tidak di (jabatan) administrasi tapi teknis. Seperti dokter, perawat, insinyur dan lainnya sesuai perkembangan kota," ucap Airin.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini berpendapat, penambahan PNS di tingkat kota, seperti Tangerang Selatan sangat dibutuhkan, mengingat terdapat ratusan PNS yang sudah memasuki masa pensiun.

‎"Dari empat tahun sudah berapa yang pensiun, hampir 400-an lebih (untuk di Tangerang Selatan)," terang Airin.

Usulan yang sama juga diungkapkan Walikota Manado Vicky Lumentut yang mengininkan adanya penambahan PNS di tingkat pemerintah kota.

"Kita mengusulkan justru, moratorium PNS di buka, kita butuh PNS, saya tahun ke-7, setiap tahun ada 150 yang pensiun, selama ini saya cuma ambil 30 PNS," ujar Vicky di tempat yang sama.

Secara keseluruhan, Airin berharap pertemuan dengan Presiden ini mampu mendapatkan solusi tentang berbagai permasalahan kota yang ada di Indonesia.

"Terkait penambahan kuota CPNS dan juga persoalan kategori (K2) yang sampai hari ini belum terselesaikan semuanya secara keseluruhan," tandas dia.

Reporter: Hanz Salim

Sumber: Liputan6.com