Jokowi: Tolong dana desa Rp 187 triliun jangan sampai kembali ke Jakarta

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jiexpo, Jakarta Pusat, Senin (14/5). Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan agar dana desa yang telah dikucurkan dari 2015-2018 dengan total Rp 187 triliun dipergunakana sebaik-baiknya.

Dia merinci pada tahun 2015 dana desa telah mengucurkan Rp 20 triliun, tahun 2016 kembali dikucurkan Rp 47 triliun. Selanjutnya tahun 2017 dikucurkan Rp 60 triliun. Dan terakhir 2018 dikucurkan Rp 60 triliun. Totalnya kata Jokowi yaitu Rp 187 triliun.

"Artinya saya ingin memberikan arti uang dana itu dorong ke desa supaya perputaran ada di desa dan lingkup kecamatan dan kabupaten," kata Jokowi di Jiexpo, Jakarta Pusat, Senin (14/5).

Dia berharap, dana Rp 187 T bisa dipergunakan untuk masyarakat desa dan tidak kembalikan lagi ke pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi menitipkan pesan agar anggaran bisa mensejahterakan masyarakat desa.

"Oleh sebab itu saya titip penggunaaan anggaran itu tolong dana desa Rp 187 triliun jangan sampai kembali ke Jakarta," papar Jokowi.

Dia pun mencontohkan, para kepala daerah untuk bisa memanfaatkan dana desa dengan cara setiap program atau rembuk desa melibatkan masyarakat. Jika membuat jalan, kata Jokowi, membutuhkan logistik seperti pasir, bisa membeli penjual pasir lokal.

"Uang bisa beredar muter-muter. Beli semen di desa kecamatan ada, beli di situ," kata Jokowi.

Selanjutnya, dia juga meminta para kepala desa untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa di lingkungannya. Yaitu dengan cara mempekerjakan masyarakat.

"Gunakan 100 persen dari pekerja desa. Sehingga uangnya beredar muter terus. Kalau itu terus Rp 187 triliun muter di desa terus. Artinya uang beredar akan bertambah. Dipastikan akan naik, konsumsi akan naik. Jangan sampai bangun, jalan beli batu belinya batu di kota," papar Jokowi.

Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk melakukan padat karya tunai. Dengan begitu masyarakat di lingkungan desa bisa diberikan upah perminggu.

"Sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Misalnya 100 pekerja 7,4 juta lapangan kerja. Hati-hati dengan dana desa. Kalau penggunaan dana desa akan membuka pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata Jokowi.

Diketahui, dalam Rakornas ini diikuti 7200 kepala desa terpilih. Kemudian rakornas tersebut adalah bagian kerja sama antara Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi serta BPJS ketenagakerjaan.