Jokowi Tugaskan PT KAI Pimpin Konsorsium BUMN Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 terkait perubahan atas Perpres nomor 107/2015 terkait Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa aturan yang diubah, salah satunya terkait penugasan kepada konsorsium badan Usaha Milik Negara yang kini dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia(Persero).
Diketahui dalam Perpres sebelumnya ditegaskan, dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
"Dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)," pada pasal 1 dalam perpres yang baru diteken Jokowi pada 6 Oktober lalu.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Presiden Jokowi di forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Menurut Perpres tersebut, dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud konsorsium badan usaha milik negara atau melalui perusahaan patungan, dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.
"Kerjasama sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pembentukan perusahaan patungan," bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres tersebut.
Kemudian dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat juga diubah. Sebelumnya dalam pasal 2 perpres nomer 107/2015 trase jalur kereta cepat terdiri dari Jakarta-Walini-Bandung. Sedangkan dalam perpres pasal 2 ayat 1 yang baru trase jalur kereta cepat menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung.
"Trase jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dalam pasal 2 ayat 2.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menginginkan kesuksesan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terulang di proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca SelengkapnyaRosan ingin menyelesaikan program restrukturisasi BUMN Karya hingga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca SelengkapnyaSalah satu calon Ketua Umum BPP Gapensi yang juga sebagai Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin (ARN) berkomitmen untuk memajukan industri.
Baca Selengkapnya"Kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaErick tak ingin sektor bisnis di Tanah Air masih berpangku tangan pada blueprint yang dimiliki negara-negara besar semisal Amerika Serikat dan China.
Baca SelengkapnyaSBU JPP Pupuk Kaltim memiliki kualifikasi mumpuni dalam menghasilkan berbagai produk dan layanan di sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaPengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca Selengkapnya