Jokowi tunggu audit BPK dan kajian hukum Jaksa Agung soal Hambalang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas kelanjutan nasib mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat di Kantor Presiden, Jakarta, petang ini.
Dalam pembukaan rapat terbatas, Jokowi meminta terlebih dahulu penjelasan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan apakah melanjutkan atau tidak mega proyek yang kini mangkrak itu.
"Ketua BPK dan BPKB tentu saja nanti bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu seperti apa. Sehingga apabila nanti memungkinkan kita teruskan itu juga dari sisi hukumnya, nanti Pak Jaksa Agung juga bisa menyampaikan, dari Polri, sehingga apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan.," kata Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menjelaskan saat melakukan kunjungan ke Hambalang beberapa waktu lalu merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan aset negara. Maka dari itu, dia telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meneliti struktur tanah yang dikabarkan labil itu.
"Proyek Hambalang ini aset negara perlu diselamatkan. Tetapi memang harus hati-hati, karena khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah ini perlu harus dicek ulang," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengunjungi mega proyek Hambalang pada Jumat (18/3) lalu. Saat itu, Jokowi geleng-geleng kepala melihat kondisi proyek yang memprihatinkan akibat mangkrak karena KPK menemukan korupsi yang menjerat elite Partai Demokrat dalam proyek yang bernilai Rp 2,5 Triliun itu.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya