Jokowi tunggu Polisi 'dor' pengedar obat ilegal

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta masukan terkait pemberantasan peredaran obat ilegal. Bimo Setiawan Almachzumi atau yang kerap disapa Bim-Bim Slank adalah salah satu orang yang diminta masukannya.

"Gimana mengenai obat ilegal ini? Apa yang harus kita lakukan?" ucap Jokowi di sela-sela peresmian aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di lapangan utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10).

"Kalau aku ngajarkan. Anakku sudah 16 tahun yang paling besar anak cewe. Ngajarin tuh bahwa narkoba itu kampungan, narkoba itu norak, narkoba itu hanya digunakan orang-orang yang enggak jelas. Justru itu bikin dia begitu ketemu (obat ilegal atau narkoba) bikin dia ada penolakan sendiri," jawab Bim-Bim.

Jokowi terlihat tidak puas dengan jawaban Bim-Bim. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan, Bim-Bim memberikan masukan mengenai tindakan seperti apa yang harus diambil Polri untuk memberantas peredaran obat ilegal.

"Dari sisi Polri ketegasan apa yang harus dilakukan agar ini bisa terkurangi banyak atau hilang?" tanya Jokowi.

"Hukuman maksimal," singkat Bim-Bim.

Jokowi belum memahami makna dari jawaban Bim-Bim. Karena itu, dia menanyakan kembali apa yang dimaksud hukuman maksimal terhadap pengedar obat terlarang.

"Hukuman maksimal?" kata Jokowi.

"(Maksudnya) Dor!" tegas Bim-Bim.

Kepala Negara langsung menyambut jawaban tersebut dengan senyuman.

"Ya udah, yang saya tunggu yang terakhir tadi (Dor!)," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Menutup dialognya, Jokowi kembali mengingatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat ilegal harus mendapat perhatian serius. Seluruh lembaga, kementerian dan BPOM diminta untuk bekerja sama untuk menangkap obat ilegal.

"Dan saya juga mengingatkan, jangan pernah ada yang mencoba-coba mencemari proses pengawasan obat dan pengawan makanan dengan praktik-praktik suap sehingga semuanya jadi diem. Praktik-praktik seperti ini juga harus diakhiri agar korban-korban karena obat ilegal ini betul-betul bisa kita hindarkan. Sekarang saatnya kita bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.