Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jonan ancam ganti manajemen PT Pelni jika kasus tiket palsu terulang

Jonan ancam ganti manajemen PT Pelni jika kasus tiket palsu terulang Menteri Jonan resmikan VTS di Makassar. ©2016 merdeka.com/mappesona

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengancam akan mengganti manajemen PT Pelni, jika masih saja terjadi peredaran tiket palsu. Hal ini ditegaskan terkait kasus ratusan penumpang kapal yang terkendala berangkat akibat membeli tiket palsu dari agen.

"Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pelabuhan-pelabuhan lain di berbagai daerah. Dan kalau benar masih saja terjadi maka saya minta manajemen PT Pelni diganti," kata Jonan usai meresmikan Vessel Traffic Service (VTS) Distrik Navigasi Kelas I Makassar dalam area Pelindo IV, Jumat, (1/7).

Jonan pun mendesak kepada pihak terkait untuk menempuh jalur hukum dalam penyelesaian kasus tiket palsu ini.

"Kalau misalnya tiketnya dinyatakan asli tapi palsu maka harus dipidanakan, karena tidak ada itu pendaftaran tiket yang off line. Kan penumpangnya dihitung jadi tidak akan ada namanya kelebihan penumpang," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penumpukan penumpang di terminal penumpang anging mammiri Pelabuhan Soekarno Hatta pernah terjadi Rabu, (15/6). Hal ini diakibatkan adanya peredaran tiket palsu yang dipegang oleh para calon penumpang sehingga mereka yang datangi pelabuhan membeludak. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.

Baca Selengkapnya
OPINI: Geliat Wisata Dibayangi Awan Kelam Pungli
OPINI: Geliat Wisata Dibayangi Awan Kelam Pungli

Pungli biasa dilakukan pihak yang tidak berwenang, seperti kelompok masyarakat atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Baca Selengkapnya
Marak Kecelakaan, Polda Jatim Kumpulkan Seluruh Pemilik Bus Pariwisata
Marak Kecelakaan, Polda Jatim Kumpulkan Seluruh Pemilik Bus Pariwisata

Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto berencana mengumpulkan seluruh pemilik bus di Jawa Timur., merespons sejumlah kecelakaan bus pariwisata belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu
Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu

Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu.

Baca Selengkapnya
Polri Ultimatum Anggota Terlibat Sindikat Pemalsuan Pelat Khusus: Tak Ada Lagi Toleransi!
Polri Ultimatum Anggota Terlibat Sindikat Pemalsuan Pelat Khusus: Tak Ada Lagi Toleransi!

Polri menegaskan semua anggota harus menjaga komitmen Korps Bhayangkara yang tidak membiarkan anggota menyalahgunakan wewenangnya dan membantu sindikat.

Baca Selengkapnya
Bertambah Lagi, Pelat Besi JPO di Daan Mogot Hilang
Bertambah Lagi, Pelat Besi JPO di Daan Mogot Hilang

Sebelumnya, Pelat besi yang menjadi lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sahabat di Daan Mogot, Jakarta Barat kembali hilang pada Jumat (2/8) lalu.

Baca Selengkapnya
Polisi Buru Calo Diduga Aniaya dan Peras Calon Penumpang Bus di Pelabuhan Merak
Polisi Buru Calo Diduga Aniaya dan Peras Calon Penumpang Bus di Pelabuhan Merak

Polisi meminta kedua calo diduga menganiaya dan memeras calon penumpang menyerahkan diri.

Baca Selengkapnya
Pelni Pecat Puluhan Karyawan yang Terlibat Bisnis Jual Beli Kasur Ilegal
Pelni Pecat Puluhan Karyawan yang Terlibat Bisnis Jual Beli Kasur Ilegal

Puluhan karyawan Pelni dipecat akibat melakukan jual beli kasur di kapal Pelni.

Baca Selengkapnya
Ingat, Penumpang Kereta Api yang Turun Melebihi Stasiun Tujuan Harus Bayar 2 Kali Lipat dari Harga Tiket
Ingat, Penumpang Kereta Api yang Turun Melebihi Stasiun Tujuan Harus Bayar 2 Kali Lipat dari Harga Tiket

KAI menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan bersama serta menegakkan tata tertib di dalam kereta api.

Baca Selengkapnya
TNI Tegaskan Penggunaan Pelat Dinas Palsu Bisa Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara dan Denda
TNI Tegaskan Penggunaan Pelat Dinas Palsu Bisa Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara dan Denda

Pusat Polisi Militer TNI akan bekerja sama dengan kepolisian untuk terus menyisir penggunaan pelat dinas TNI palsu.

Baca Selengkapnya