JPU Anggap Eksepsi Munarman Lampaui Kewenangan, Sudah Masuk Pokok Perkara

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai jika eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Munarman beserta tim kuasa hukumnya terlampaui dari kewenangannya dalam menanggapi dakwaan.

"Penuntut umum berpendapat bahwa seluruh uraian materi keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut sudah terlampaui kewenangannya yang diatur dalam pengajuan keberatan eksepsi atas dakwaan penuntut umum," kata jaksa saat sidang tanggapan atas eksepsi yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu (22/12).

Pasalnya, JPU menilai jika materi keberatan atau eksepsi Munarman sudah tidak lagi berbicara aspek formil atau sebab akibat yang sudah terlampaui dengan dakwaan perkara tersebut.

Melainkan, dianggap eksepsi Munarman telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang padahal akan buktikan JPU. Ketika sidang telah memasuki tahapan mendengarkan keterangan dalam pemeriksaan saksi.

"Yang tentunya akan diungkap pada proses persidangan dengan menguji seluruh alat bukti yang diajukan penuntut umum baik dengan mendengarkan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri," katanya.

Oleh sebab itu, JPU meminta kepada majelis hakim dalam putusan selanya, untuk menolak dan tidak menerima eksepsi dari Munarman dan tim penasihat hukum. Sehingga pembuktian dalam pokok perkara bisa dibuktikan JPU.

Dalan tanggapan bagian penutup, tak lupa JPU juga turut meminta maaf bila ada kata-kata yang tidak tepat diungkapkan dipersidangan. Semua hal yang disampaikan penuntut umum disebut untuk membuktikan rangkaian perbuatan pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

"Bahwa itu semua penuntut umum sampaikan dalam rangka meyakinkan persidangan, agar kebenaran materil atau kebenaran sejati yaitu, kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dapat terwujud, yang pada akhirnya kita dapat sampai pada keadilan yang digambarkan," ujar jaksa.

Sebelumnya, Munarman telah membacakan eksepsi pada Rabu, 15 Desember 2021. Pada eksepsi pribadi setebal 84 halaman itu, Munarman membeberkan sejumlah permintaan. Salah satunya meminta untuk dibebaskan dari dakwaan.

Kemudian, meminta hakim menyatakan penangkapannya tidak sah, serta memohon hakim memerintahkan JPU melepaskannya. Termasuk mendorong hakim menyatakan barang bukti yang disita tak bisa digunakan.

Lalu, dia meminta seluruh barang bukti dikembalikan, menyebut dakwaan JPU tak sesuai asas KUHP, meminta hakim tak melanjutkan perkara, dan memohon pemulihan nama baik.

Pada perkara ini, eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Dia disebut menggunakan ancaman kekerasan yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas.

Munarman juga diduga menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas. Selain itu, perbuatannya mengarah pada perusakan fasilitas publik.

Aksi Munarman diduga berlangsung pada Januari hingga April 2015. Munarman menggerakkan aksi terorisme di Sekretariat FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam (LPI) Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang Makassar, dan Pusat Pengembangan Bahasa (Pusbinsa) UIN Sumatra Utara.

Atas hal itu Munarman didakwa dengan Pasal 14 Jo Pasal 7, Pasal 15 Jo Pasal 7 serta Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.