JPU tolak eksepsi Dahlan Iskan soal kasus pelepasan aset PT PWU

Merdeka.com - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya menolak semua eksepsi atau nota keberatan terdakwa Dahlan Iskan, yang disampaikan pada Selasa (13/12) pekan lalu.

Jaksa menilai kasus dugaan pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, berupa tanah bangunan di Kediri dan Tulungagung milik BUMD Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, sudah masuk pada materi pokok perkara.

"Eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum itu sudah masuk pada materi pokok perkara," kata Ketua Tim JPU dari Kejati Jawa Timur, Nyoman Sucitrawan, Selasa (20/12).

Dia menegaskan, kasus Dahlan Iskan sudah masuk ke materi pokok perkara, merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 yang menolak uji materi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Serta berdasarkan dengan pasal 156 ayat 1 KUHAP, yang menyangkut dengan mengadili, dakwaan tidak bisa diterima dan batal demi hukum. Karena dari uji materi ditolak dan menyatakan bahwa kekayaan di BUMN bagian dari keuangan negara.

"Yang diajukan adalah menimbulkan kerugian negara," tandas dia.

Sebelumnya diketahui, sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan terdakwa Dahlan Iskan, telah menyampaikan nota keberatan atau eksepsi menanggapi surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Saat membacakan eksepsi, Dahlan Iskan menangis. Sebab, mantan menteri BUMN tersebut mengaku selama menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tidak pernah mendapatkan gaji ataupun fasilitas.

"Ini harus saya sampaikan pak hakim (Tahsin). Saya tidak pernah menggunakan fasilitas apapun saat menjabat Direktur Utama PT PWU," ujar Dahlan Iskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa (13/12).