JPU Tuntut Tiga Koruptor Dana Desa di Maluku Tengah Empat Tahun Bui

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Maluku Tengah menuntut tiga koruptor dana desa Desa Karlutukara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, empat tahun penjara. Ketiganya yakni, Matheos Erbabley, Theo Hengky Aliputy, dan Hengky Rumawagtine,

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999," kata JPU Asmin Hamja di Ambon, seperti dikutip Antara, Selasa (6/4).

JPU juga menjerat para terdakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan JPU disampaikan dalam persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Ambon Ronny Felix Wuisan.

Para terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan serta uang pengganti Rp215 juta subsider enam bulan kurungan.

Ada pun hal yang memberatkan para terdakwa dituntut hukuman penjara dan membayar denda maupun uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, dan perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Sedangkan yang meringankan adalah, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

JPU menjelaskan Matheos Erbabley yang merupakan mantan raja (kepala desa) Karlutukura bersama Sekdes Hengky Rumawagtine dan bendahara Theo Hengky Aliputy didakwa memperkaya diri sendiri menggunakan DD-ADD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp215 juta.

Mereka didakwa melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan DD dan ADD tanpa didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan atau pengadaan barang, dan nilainya tidak sesuai dengan realisasi harga serta tidak sesuai anggaran pendapatan belanja Negeri Karlutukata.

Dalam dakwaan jaksa menyebutkan, pada pertengahan bulan Juni 2015, Desa Karlutukara mendapatkan ADD sebesar Rp87,7 juta dan DD Rp271 juta sehingga totalnya mencapai Rp360 juta.

Selanjutnya pada tahun 2016, Karlutukara kembali mendapatkan DD sebesar Rp608 juta dan ADD Rp102 juta sehingga totalnya sebesar Rp711 juta yang dicairkan secara bertahap.

Pada tahun 2015 uang dicairkan sebanyak tiga tahap masing-masing 40 persen tahap pertama dan kedua, sedangkan tahap ketiga 20 persen.

Sementara di tahun 2016, penyaluran DD dilakukan dua tahap yakni tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

Terdakwa Matheos secara sepihak mencairkan dana desa tanpa melibatkan badan saniri negeri, padahal dana desa harus dilakukan sesuai dengan permusyawaratan.

Hal itu diketahui, karena pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada berita acara musyawarah antara pejabat pemerintahan negeri dan perangkat saniri negeri Karlutukara, Kecamatan Seram Utara Barat.

Para terdakwa beralasan kalau mereka belum mempercayai kepala seksi dari masing-masing bidang untuk mengelola DD sehingga hanya bendahara dan sekretaris yang diperintahkan untuk mengelola dana tersebut untuk dibelanjakan berbagai kegiatan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa, Dominggus Huliselan dan rekan-rekannya.