JR-Ance digagalkan jadi peserta pilgub, KPU Sumut didemo
Merdeka.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang kembali menetapkan pasangan Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat pada Pilgub Sumut, memantik reaksi. Sejumlah orang menggelar aksi unjuk rasa mengecam keputusan itu.
Unjuk rasa berlangsung di depan kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Jumat (16/3) siang. Belasan pendemo yang mengatasnamakan Pro Ruhul Jadid ini mengecam putusan KPU Sumut yang tetap menyatakan JR-Ance tidak memenuhi syarat.
"Seharusnya KPU Sumut bersikap adil dan netral, transparan, jujur dan bermartabat dalam penyelenggaraan Pilgub Sumut, tanpa kepentingan kelompok tertentu di belakangnya," kata Zulpan S, koordinator aksi.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
Menurut pengunjuk rasa, sikap KPU Sumut telah menciderai demokrasi. Lembaga ini dituding telah menzalimi JR Saragih-Ance Selian. “Akan kami lawan sampai titik darah penghabisan," sambung Zulpan.
Aksi massa berlangsung kondusif. Demonstrasi ini dikawal ketat personel Satuan Sabhara Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur.
Seperti diberitakan, Kamis (15/3), pasangan JR-Ance, yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI, tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk bertarung pada Pilgub Sumut 2018. Proses yang dilakukan dan dokumen yang diberikan pihak JR-Ance, dinilai tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumut. Pihak JR-Ance melegalisasi fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) JR Saragih, padahal saat pendaftaran beberapa waktu lalu, mereka menyerahkan fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisasi.
Di hari yang sama penetapan status TMS itu, JR Saragih menghadapi masalah baru. Dia ditetapkan sebagai tersangka pengguna surat palsu. Tanda tangan kepala dinas pada legalisasi fotokopi ijazahnya dinyatakan palsu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaPernyataan sikap 'Seruan Ciputat' ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan dan kondisi demokrasi saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2). Mereka mempertanyakan kejanggalan Sirekap.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca SelengkapnyaTim Hukum RIDHO menuding penyelenggara pilkada di Jakarta tidak profesional, bahkan diwarnai kecurangan dan kekurangan.
Baca Selengkapnya