Jubir Jokowi Soal Kapolri Siap Rekrut 56 Pegawai KPK: Upaya Menyelesaikan Masalah

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menanggapi terkait Kapolri Jendral Listyo Sigit merekrut 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Korps Bhayangkara. Dia mengatakan informasi tersebut benar dan sahih.

"Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri. Maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Selasa(28/9).

Dia menjelaskan hal tersebut adalah solusi yang baik. Sehingga dianggap bisa menyelesaikan masalah secara musyawarah,humanis, dan dialogis.

"Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," ungkapnya.

Sebelumya diketahui Polri berencana merekrut 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Korps Bhayangkara. Sebagai bentuk keseriusan, Kapolri Jenderal Sigit Listyo sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal tersebut seiring dengan pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK akan dipecat pada 30 September 2021 mendatang.

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

"Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri," sambungnya.

Surat itu pun mendapatkan jawaban pada 27 September 2021 lalu, yang intinya apa yang diajukannya itu telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

"Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," jelasnya.

Selanjutnya, ia diminta untuk menindaklanjuti hal itu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Oleh karena itu, proses saat ini sedang berlangsung. Mekanismenya seperti apa, saat ini sedang kami diskusikan untuk bisa merekrut 56 tersebut menjadi ASN Polri," ujarnya.

Ia menyebut, perekrutan puluhan orang tersebut mengingat rekam jejak mereka yang dianggap telah berpengalaman dalam menghadapi perkara korupsi.

"Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak, kemudian pengalaman di dalam penanganan Tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," sebutnya.

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencagahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," jelasnya.

Sikap Jokowi

Fadjroel Rachman menjelaskan Presiden Joko Widodo(Jokowi) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Fadjroel saat menjawab pertanyaan terkait BEM seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi di KPK terkait masalah tes wawasan kebangsaan(TWK) pada pegawai KPK.

"Presiden juga sudah menyampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan didalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati apa yg sudah diputuskan oleh MK dan apa yg diputuskan oleh MA tentang persoalan yg terjadi di KPK," katanya di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat,Selasa(28/9).

Dia menjelaskan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengetahui bahwa KPK adalah lembaga independen. Walaupun kata dia dalam rumpun eksekutif tapi seperti lembaga-lembaga yang lain seperti Komnas Ham, KPU.

Hal tersebut kata dia dalam rumpun eksekutif. Walaupun kata dia, Komnas HAM dan KPU adalah lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang mereka yang diberikan oleh UU.

"Jadi presiden, beliau mengatakan, saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati putusan yang diambil oleh MK maupun oleh MA," pungkasnya.