Jubir Presiden: Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Dua Tahun 'Membajak Pandemi'

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin merupakan dua tahun untuk memberantas virus Covid-19. Serta menghilangkan pandemi di Indonesia.

"Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dua tahun ‘membajak pandemi’ dengan transformasi progresif," katanya di Jakarta, Kamis (21/10).

Dia mengatakan pencapaian dua tahun tersebut Kerja sama antara Jokowi dan seluruh rakyat. Hal tersebut kata dia akan terus akan dilakukan.

"Mencapai Indonesia Maju. Terimakasih kepada 270 juta rakyat Indonesia untuk gotong-royong dan kesukarelaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kita yakin Indonesia Maju, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh," ujarnya.

Fadjroel juga mengklaim di masa pandemi, prestasi internasional yang diraih para atlet Indonesia pun membanggakan. Salah satunya Thomas Cup 2020 kembali ke pangkuan Indonesia setelah 19 tahun, juga presidensi G-20 negara perekonomian terbesar di dunia berada di tangan Indonesia.

Sebelumnya, Demokrat menyampaikan banyak catatan untuk dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk dalam dua tahun terakhir.

"Terus memburuk, baik penilaian dari berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, maupun dari lembaga survei nasional seperti yang dilakukan SMRC akhir-akhir ini," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Rendahnya indeks demokrasi Indonesia, lanjut Herzaky, juga disampaikan Freedom House. "Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara Bebas atau Free! seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia selalu di kategori negara partly free," katanya.

Herzaky menyebut Pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaikinya. Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia.

"Dengan kekuatan politik parlemen yang saat ini mencapai 82 persen, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah, dengan mudah bisa disetujui parlemen. Bahkan, suara rakyat yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pemerintah, bisa dianggap angin lalu saja di kala pemerintah sudah punya mau," ujarnya.

Selain itu, Demokrat juga menyoroti munculnya wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang sempat diembuskan oleh mesin-mesin propaganda di media sosial.

"Syukurlah sampai dengan saat ini, Presiden Joko Widodo tampak belum ada keseriusan mendorong wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua tiga tahun. Suatu sinyal positif yang patut kita jaga betul agar tidak mendadak berubah. Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," katanya.

Catatan penting selanjutnya, kata Herzaky, yakni ruang untuk pihak yang berbeda. Banyak pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah, menghadapi konsekuensi yang sangat serius.

"Dari doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun, sampai ke upaya perampasan kepengurusan yang sah seperti yang dialami Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Ada upaya sangat serius untuk menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Ada abuse of power yang terjadi sangat nyata, tapi seakan pemerintah tak berdaya menghadapinya," ungkapnya.

Harapan Demokrat, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bisa turun dari jabatannya pada tahun 2024 dengan meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik daripada situasi hari ini, di tengah kepungan money politics, post truth politics, dan identity politics.

"Seperti yang berulang kali diingatkan oleh Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono," pungkasnya.