Jubir TKN Sindir Ide Pembentukan Badan Penerimaan Pajak Ditiru Kubu Prabowo
Merdeka.com - Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Mukhamad Misbakhun, menyindir kubu Prabowo-Sandiaga karena membajak gagasan sejak 2014 soal pemisahan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Pajak. Kata Misbakhun, dirinya kini bersyukur karena sejak awal telah mengampanyekan ide Presiden Jokowi di Nawacita pertama soal Badan Penerimaan Pajak (BPP).
"Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," kata Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (2/4).
Padahal, mantan pegawai Ditjen Pajak itu mengatakan ide Jokowi soal pemisahan dua lembaga sudah diusulkan. Dan masuk ke dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yang diajukan ke DPR RI pada tahun 2016.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Kapan Trenggono menjabat sebagai Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin? Pada Pemilihan Presiden 2019, Trenggono menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
-
Bagaimana Prabowo bisa dibilang ‘tune in’ dengan pemerintahan Jokowi? 'Bukan magang lah istilahnya. Udah tune in,' ujar Budi.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI itu memang proses politik yang belum selesai," kata Misbakhun, yang juga Anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.
Berbeda dengan Prabowo-Sandiaga yang baru menyuarakannya sekarang, Misbakhun menegaskan Jokowi justru sudah punya komitmen untuk mewujudkan janji politik saat kampanye pilpres 2014 yang lalu. Masalah belum terwujud, Misbakhun mengatakan bahwa semuanya hanya masalah waktu. Sebab pembentukan undang-undang haruslah melibatkan Pemerintah dan DPR. Nah kalau bicara DPR, maka harus melibatkan semua fraksi pemilik kursi di Senayan.
Simak berita Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com
"Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 untuk terwujud. Karena Menteri memang tugas adalah merealisasikan visi misi Presiden," katanya.
Sebelumnya, sejumlah media melaporkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan melakukan pemisahan lembaga antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Hal tersebut diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno setelah nobar debat di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3) malam.
"Kami akan realisasikan itu (pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak) itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," kata Sandiaga.
"Sehingga Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya meningkatkan tax ratio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," imbuh Sandi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden.
Baca SelengkapnyaBudiman menolak anggapan jika Prabowo sebagai peniru Jokowi.
Baca SelengkapnyaDirektur TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menanggapi pernyataan Hasto, yang menyebut Prabowo tidak bisa seperti Jokowi
Baca SelengkapnyaDia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaBadan Penerimaan Negara dibentuk agar bisa mendongkrak rasio penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga menyinggung soal PAN yang merupakan partai tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKeduanya mencontohkan bahwa setelah berkontestasi harus siap bersatu dalam rangka membangun bangsa bersama.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga sempat meminta saran kepada Erick Thohir terkait privatisasi BUMN, termasuk menjual hotel-hotel BUMN.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca Selengkapnya