Jumlah Tahanan di Sumsel Over Kapasitas Hingga 230 Persen

Merdeka.com - Jumlah tahanan di Sumatera Selatan melebihi kapasitas ruangan. Tak tanggung-tanggung, kelebihan tahanan itu mencapai 230 persen. Kasubag Humas Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Hamsir Arrohman mengungkapkan, over kapasitas itu terjadi di 19 dari 20 rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di provinsi itu.

Kelebihan terparah berada di Lapas Kelas II Sekayu, Musi Banyuasin, dengan total 1.133 orang dari daya tampung hanya 300 orang atau dengan persentase 278 persen.

Kemudian, Lapas Kelas II Banyuasin dengan kapasitas 485 orang tetapi dihuni 1.458 tahanan atau kelebihan mencapai 201 persen. Sama halnya terjadi di Lapas Kelas I Palembang sebesar 191 persen dengan jumlah tahanan 1.571 orang untuk kapasitas 540 orang.

Over muatan juga berada di Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir. Daya tampung lapas itu hanya 350 orang tetapi sekarang dihuni 1.116 tahanan atau kelebihan 219 persen.

"Benar, lapas dan rutan di Sumsel sudah over kapasitas. Dari 20 lapas dan rutan yang ada, hanya Lapas Anak Kelas I Palembang yang kurang, kapasitas 500 sekarang dihuni 125 anak," ungkap Hamsir, Kamis (9/9).

Secara keseluruhan, kata dia, rutan dan lapas di provinsi itu idealnya hanya dapat menampung 6.605 tahanan. Namun, sampai saat ini tercatat 15.199 orang atau kelebihan mencapai 230 persen.

"Rata-rata rutan dan lapas alami kelebihan muatan di atas 100 persen," ujarnya.

Kelebihan kapasitas itu membuat terjadi tahanan berdesak-desakan di dalam ruangan. Pengiriman tahanan ke UPT yang masih dianggap sedikit juga dilakukan namun bukan sebagai solusi.

"Rutan dan lapas yang penghuninya banyak kita sebar ke UPT lain yang napinya sedikit," kata dia.

Agar tidak membahayakan napi dan petugas akibat kepadatan penghuni, pihaknya melakukan pengawasan lebih. Sarana yang kurang layak diperbaiki sehingga insiden di Lapas Kelas I Tangerang tidak terjadi di Sumsel.

"Memang harus ekstra, bagaimana pun seluruh petugas harus disiplin menjalankan tugasnya," ujarnya.

Hamsir menyebut pembahasan over kapasitas rutan dan lapas sudah sering dilakukan, bahkan dilaporkan ke pemerintah pusat. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga menawarkan lahan namun terhambat dana pembangunan.

"Lahan ada tapi biaya bangunnya tidak ada jadi masalah baru, dananya memang belum tersedia dari pemerintah," pungkasnya.