Jumlah Warga Miskin Naik, DPR: Pemerintah Tak Ada Kata Santai Perangi Kemiskinan

Merdeka.com - Bank Dunia mengubah perhitungan menggunakan purchasing power parities (PPP) 2017 untuk menghitung garis kemiskinan. Akibatnya jumlah orang miskin yang diukur meningkat sebesar 33 juta pada garis kemiskinan kelas menengah ke bawah.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, penentuan kategori batas penghasilan merupakan hasil kesepakatan. Ukuran tersebut bermuatan kepentingan.

"Ada kesepakatan SDG, ada ukuran Bank Dunia, ada ukuran BPS, ada ukuran setara kilogram beras dan lain-lain. Yang penting mana yang paling pas untuk masukan kebijakan. Ukuran-ukuran tersebut memang bisa diberi muatan kepentingan," kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (30/9).

Dicontohkan Hendrawan, jumlah orang miskin naik akan berdampak kepada program dan bantuan untuk orang miskin terus ada dan meningkat. Ia bilang kemiskinan ini sudah jadi industri dan banyak yang mengeruk keuntungan.

"Ini berarti keberlangsungan anggaran dan rezeki. Kemiskinan, sama dengan soal utang sudah jadi industri. Para pemainnya, termasuk konsultannya, banyak yang mereguk keuntungan," katanya.

Politikus PDIP menekankan, Indonesia memang masih menjadi negara miskin. Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih giat lagi memerangi kemiskinan. Presiden Joko Widodo perlu bekerja keras untuk mencapai targetnya turunkan kemiskinan.

"Ya harus bekerja lebih keras. Tak ada kata santai untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Soalnya kita sudah 77 tahun merdeka," tegas Hendrawan.

Sebelumnya, jutaan masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini merujuk pada laporan world bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2022, Jumat (30/9).

Penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya perubahan basis perhitungan yang dilakukan world bank yakni berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.

Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu USD 2,15 per orang per hari. Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 per hari.

Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikan oleh bank dunia menjadi USD 3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD 3,20 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP).

Dengan metode baru, jumlah orang miskin yang diukur meningkat sebesar 33 juta pada garis kemiskinan kelas menengah ke bawah dan sebesar 174 juta pada garis kelas berpenghasilan menengah atas. Perubahan ini didorong oleh peningkatan kemiskinan di dua negara terpadat yakni China dan Indonesia.

Kedua negara ini bersama-sama menyumbang lebih dari 85 persen peningkatan daerah dalam jumlah penduduk miskin.