Jurus jitu biar 'tuyul-tuyul' media sosial tak buat kegaduhan

Merdeka.com - Peredaran informasi hoax yang semakin masif di media sosial disinyalir sengaja diciptakan untuk membuat kegaduhan. Masyarakat pun diingatkan agar tak menelan mentah-mentah setiap kabar yang muncul.

Pemerintah pun gerah dengan info-info hoax. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membentuk Badan Cyber Nasional untuk menjaga ancaman kejahatan terhadap keamanan informasi.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah justru meminta Jokowi segera mengeluarkan fatwa haram buzzer politik. Ini dikarenakan buzzer dianggap menambah kegaduhan politik di Tanah Air.

"Kami akan mendorong untuk mengeluarkan fatwa haram buzzer politik," ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).

Dahnil mengatakan buzzer politik dimaksud adalah penebar informasi hoax (bohong) dan penebar kebencian melalui media sosial. Karena itu, buzzer politik bisa juga disebut 'produser tuyul' Sosmed.

"'Tuyul-tuyul' Sosmed ini menyebarkan isu macam-macam, kemudian memenuhi kebisingan-kebisingan politik kita," ujar dia.

PP Pemuda Muhammadiyah sendiri, kata Dahnil, akan segera mengeluarkan fatwa haram buzzer politik menggunakan pendekatan agama. Rencana penerbitan fatwa ini akan didorong dalam Tanwir PP Muhammadiyah pada 24-28 Februari 2017 di Ambon. Tanwir ini nantinya dihadiri Presiden Joko Widodo.

"Jadi nanti di Tanwir itu akan mendorong peserta tanwir melalui ulama-ulama Muhammdiyah untuk mengeluarkan fatwa, bahwasanya buzzer politik, pekerjaan sebagai buzzer politik itu adalah pekerjaan yang haram. Jadi itu sama dengan pengedar narkoba, jadi pengedar fitnah," paparnya.

Sedangkan Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Badan Cyber Nasional nantinya bekerja melakukan pemilahan terhadap pelbagai macam berita bohong alias hoax, di lini massa. Sehingga diharapkan masyarakat bisa dapat pemahaman sekaligus membedakan mana informasi telah terklarifikasi dan belum terbukti kebenarannya.

"Nanti tugasnya proteksi kegiatan cyber nasional kemudian diadakan satu pemilahan agar kita bisa melihat berita-berita hoax mana yang benar itu cepat dilaksanakan," kata Wiranto beberapa waktu lalu.

Badan Cyber Nasional nantinya sekaligus menjadi senjata baru Jokowi demi menepis pelbagai tudingan menyasar pemerintahan. Apalagi, kata Wiranto, derasnya keran informasi di Indonesia pada zaman ini justru semakin membuat masyarakat kebingungan.

Menurut dia, kondisi seperti ini justru kerap dimanfaatkan banyak orang untuk meraup keuntungan melalui berita bohong dan menyebar fitnah. Kondisi ini tentu merugikan, apalagi bila fitnah tersebut tertuju buat pemerintah.

"Kemudian menanamkan kebencian yang membuat masyarakat jadi bingung," ujarnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Badan Cyber Nasional ini akan digabung dengan Lembaga Sandi Negara. Sehingga namanya nanti adalah Badan Cyber dan Sandi Negara.

Adapun latar belakang pembentukannya, kata Tito, untuk mengingat Indonesia merupakan salah satu negara banyak terkena dampak kasus kejahatan dunia maya. Apalagi 50 persen penduduk Tanah Air memiliki gadget. Sehingga diperlukan lembaga khusus menangani pengawasan terhadap akses ke dunia maya.

"Pengguna internet Indonesia itu cukup tinggi sangat tinggi. Saya dengar datanya 50 persen miliki gadget perlu pengawasan dan regulasi lain. Badan cyber ini kita harapkan bisa mengatur itu," ungkap Tito.