Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jurus KPK hadapi kemenangan Komjen Budi Gunawan

Jurus KPK hadapi kemenangan Komjen Budi Gunawan Sidang praperadilan Budi Gunawan. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam setelah PN Jakarta Selatan menerima permohonan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi menilai penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Pascaputusan PN Jaksel, pimpinan KPK langsung menggelar rapat. KPK langsung menanggapinya dengan serius.

Berikut langkah-langkah KPK pascaputusan praperadilan Komjen Budi Gunawan di PN Jaksel:

Ada opsi akan ajukan PK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan rapat terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam rapat tersebut muncul opsi peninjauan kembali (PK)."Dalam rapat tadi ada opsi akan dilakukan PK (peninjauan kembali) atau tidak dari putusan hakim praperadilan itu," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2).Johan mengatakan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah akan melakukan langkah hukum apa tidak."Pilihannya hanya itu, apakah kami akan melakukan upaya hukum atau tidak," jelasnya.

Pelajari dengan teliti putusan praperadilan Komjen BG

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menghormati putusan hakim yang memenangkan Komjen Budi Gunawan dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).Bambang menegaskan, pihaknya sebagai termohon dalam sidang praperadilan itu, akan mempelajari hasil putusan sidang tersebut."Putusan hakim bagaimana kami menghormati putusan hakim, dan untuk penghormatan itu pula kami akan mempelajari putusan itu dengan baik dan mengambil langkah yang ditujukan untuk membangun kehormatan itu. Pada prinsipnya kami harus menghormati putusan hakim," katanya di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (16/).Lebih jauh, Bambang mengatakan, pihaknya belum memutuskan langkah apa selanjutnya yang akan diambil. "Kami sedang meminta salinan putusan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan setelah mempelajari putusan itu, kami bisa memberitahukan apa langkah KPK. Sekarang kami (KPK) ingin jeda untuk mempelajarinya," tambahnya.

MA diam-diam sudah bisiki KPK

Salah seorang dari tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang, mengaku pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu mengenai hasil putusan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan."Nanti kita pelajari. Kita lihat dulu," kata Rasamala di PN Jaksel, Senin (16/2).Walaupun mengetahui putusan praperadilan ini mutlak dan tidak bisa naik banding atau dikasasikan, Rasamala mengaku bahwa KPK akan tetap melakukan upaya hukum terkait hal tersebut.Dia bahkan mengaku pihak Mahkamah Agung sudah memberikan sejumlah pilihan terkait hal tersebut. "Upaya hukum itu ada. MA telah menyebutkan opsi-opsinya. Intinya kita pelajari dulu lah," kata Rasamala tanpa menyebut apa saja opsi upaya hukum tersebut.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gugatan Nurul Ghufron Ditolak PTUN, Dewas KPK Kebut Bacakan Putusan Sidang Etik Jumat
Gugatan Nurul Ghufron Ditolak PTUN, Dewas KPK Kebut Bacakan Putusan Sidang Etik Jumat

Dewas KPK sebelumnya menunda sidang etik Nurul Ghufron sembari menunggu gugatan di PTUN.

Baca Selengkapnya
Siang Ini, Dewas KPK Bacakan Putusan Etik Nurul Ghufron Terkait Dugaan Penyalahgunaan Jabatan
Siang Ini, Dewas KPK Bacakan Putusan Etik Nurul Ghufron Terkait Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

Albertina menyatakan jika sidang akan tetap berlangsung dan terbuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Siap Jalani Sidang Etik Besok: Apa pun Hasilnya Saya Hormati
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Siap Jalani Sidang Etik Besok: Apa pun Hasilnya Saya Hormati

Sidang etik Nurul Ghufron dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9).

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Sindir Putusan Sela Gazalba Saleh: Kalau Bau-Bau Anyir Semua Orang Bisa Menciumnya!
Ketua KPK Sindir Putusan Sela Gazalba Saleh: Kalau Bau-Bau Anyir Semua Orang Bisa Menciumnya!

Ketua KPK menilai putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan.

Baca Selengkapnya
Respons Nurul Ghufron Usai Gugatan Lawan Dewas KPK Kandas di PTUN: Saya Baca Dulu Putusannya
Respons Nurul Ghufron Usai Gugatan Lawan Dewas KPK Kandas di PTUN: Saya Baca Dulu Putusannya

Ghufron mengaku ingin mempelajari dulu keputusan hakim PTUN sebelum menyikapi keputusan tersebut.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ekspresi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Usai Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Mutasi ASN Kementan
FOTO: Ekspresi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Usai Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Mutasi ASN Kementan

Nurul Ghufron diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya
Mantan Anak Buah SYL jadi Saksi Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron Terkait Mutasi ASN Kementan
Mantan Anak Buah SYL jadi Saksi Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron Terkait Mutasi ASN Kementan

Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang

Baca Selengkapnya
Begini Persiapan Pimpinan KPK Jalani Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik di Dewas
Begini Persiapan Pimpinan KPK Jalani Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik di Dewas

Sebelumnya, Dewas KPK menunda sidang Etik Ghufron lantaran yang bersangkutan tidak hadir

Baca Selengkapnya
Ikuti Sidang Praperadilan Firli, Massa Gelar Doa Bersama di PN Jaksel
Ikuti Sidang Praperadilan Firli, Massa Gelar Doa Bersama di PN Jaksel

Agenda sidang praperadilan Firli hari ini pembacaan kesimpulan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sengit! Yusril Tim Prabowo ke Saksi Kubu Anies Ahli Pidana Apa Ahli Nujum
VIDEO: Sengit! Yusril Tim Prabowo ke Saksi Kubu Anies Ahli Pidana Apa Ahli Nujum

Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 1 April 2024

Baca Selengkapnya