Jurus Pemerintah Hindari Spekulan Di Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menjelaskan sebagai tanah negara di ibu kota baru akan bisa dibeli masyarakat. Menurut dia pemerintah akan menetapkan peraturan untuk para spekulan.
"Residensial itu nanti akan ada yang dibangun untuk apartemen, untuk pns gitu kan, ada juga pns yang akan memiliki rumah di sana. Itu tanah itu bisa dijual dari tanah yang tadi dikuasai oleh negara," kata Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Sofyan menjelaskan harga tanah bervariasi. Pemerintah nantinya akan menerapkan beberapa kategori tanah. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tanah akan berikan secara cuma-cuma atau gratis sampai dengan harga pengembangan.Harga tersebut kata dia berkisar sebesar Rp2 juta per meter. Tetapi tanah tersebut nanti akan dibangun infrastruktur.
-
Apa yang perlu diperhatikan sebelum menentukan harga rumah? Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum menetapkan harga properti tersebut.
-
Apa faktor yang mempengaruhi harga rumah? Evaluasi cermat terhadap nilai properti yang sebenarnya berdasarkan lokasi, ukuran, dan kondisi dibandingkan dengan harga pasar di sekitarnya sangatlah penting.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Kapan harga rumah dan tanah naik? Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat, khususnya di kota-kota besar, mengakibatkan ketersediaan lahan atau tanah semakin terbatas. Dampaknya, harga rumah dan tanah yang naik setiap tahunnya.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
"Jadi di negara maju kota itu anda bikin rumah ada jaringan listrik, jaringan pipa, jaringan air ," kata Sofyan.
Menurut dia ada beberapa hal yang akan diterapkan untuk masyarakat jika ingin membeli tanah tersebut. Yaitu jika tanah yang sudah dibeli tidak dibangun dalam jangka waktu tertentu, maka harus dijual kembali kepada pemerintah melalui otoritas pengelola bank tanah.Kemudian, ada juga ketentuan pajak tinggi untuk tanah menganggur.
"Kami hindari spekulasi karena kan banyak pengalaman-pengalaman selama ini karena pengaturan yang keliru," ungkap Sofyan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.
Baca SelengkapnyaIa mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaDengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.
Baca SelengkapnyaPemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTBÂ dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca SelengkapnyaJokowi juga berbicara mengenai harga tanah di IKN yang terus bergerak naik
Baca SelengkapnyaHarga tanah di beberapa wilayah dipatok dengan harga yang tinggi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnya