Jurus SBY berkelit dari kemelut Polri

Merdeka.com - Kencangnya kabar pertentangan di dalam tubuh Polri mengusik ketenangan Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Bermula dari polemik penetapan tersangka Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berimbas kepada pencopotan segelintir petinggi korps Bhayangkara itu membuat SBY gelisah.

Namun, SBY enggan berbicara di muka umum. Dia hanya menyampaikan keresahannya melalui media sosial Facebook. Di dalam akun miliknya, dia menyatakan menampik tudingan adanya operasi pendongkelan orang-orang kepercayaannya di segala lini, termasuk di Polri.

Tentu masih segar penetapan Komjen Budi sebagai tersangka berbuntut panjang. Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius menjadi yang pertama. Dia mendadak dicopot dan digeser ke Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya Presiden Joko Widodo langsung mencabut mandat tugas sebagai Kapolri dari pundak Jenderal Polisi Sutarman, dan dialihkan kepada wakilnya Komjen Pol Badrodin Haiti.

Kabarnya taktik itu dilakukan buat memberangus orang-orang setia kepada SBY. Tetapi SBY menyebut hal itu merupakan provokasi buat memecah belah dia dan Jokowi.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan," tulis SBY dalam akun Facebooknya kemarin.

SBY mengelak dan menjelaskan yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yang sesungguhnya adalah memang dalam posisi politik (political appointee). Bila mereka yang digeser, SBY bisa memaklumi dan merasa hal itu masih masuk akal. Tetapi menurut dia, pertentangan di dalam tubuh Polri bila para perwira TNI dan Polisi profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY', maka dia merasa menjadi tidak masuk akal.

"Jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era SBY harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka. Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN," jelas SBY.

SBY mengatakan yakin Presiden Jokowi tidak punya pikiran dan niat buat melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, lanjutnya, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama.

"Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku," sambung SBY.

SBY juga menampik pernyataan sejumlah pengamat mengatakan kemelut di tubuh Polri saat ini masih berkelindan dengan perseteruan antara dia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anggapan ini muncul ketika Presiden Jokowi mencopot Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

"Jenderal Polisi Sutarman dipersepsikan sebagai orangnya SBY, dan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai orangnya Ibu Megawati. Untuk diingat, kalau Pak Budi Gunawan dinilai dekat dengan Ibu Megawati karena mantan ADC-nya, maka Pak Sutarman adalah mantan ADC Gus Dur. Bukan mantan ADC SBY," tambah SBY.

SBY menjelaskan, di era pemerintahannya, perjalanan karier Komjen Polisi Budi Gunawan baik dan lancar. Bahkan jenderal bintang tiga itu mengalami tiga kali promosi jabatan di kepemimpinannya.

"Pak Budi Gunawan mengalami tiga kali promosi jabatan, serta kenaikan pangkat dari Brigjen ke Irjen, dan kemudian ke Komjen," kata SBY.

Di tengah polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, Presiden Joko Widodo memutuskan memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Padahal, masa pensiun Jenderal bintang empat itu baru bulan Oktober mendatang. Pemberhentian itu dilakukan setelah dirinya menerbitkan Keppres pada Jumat 16 Januari lalu. Jokowi kemudian mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.