Jusuf Kalla Kritik Menkes Soal Kerumitan Administrasi untuk Vaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau akrab disapa JK mengkritisi kerumitan administrasi yang diterapkan Kementerian kesehatan terkait vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin. Sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.
"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi Covid-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu (29/8). Dilansir Antara.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa vaksinasi penting untuk JE? Terkait dengan program pemerintah, Mei sepakat dengan pentingnya pelaksanaan vaksinasi yang menyasar anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
JK meminta Budi Gunadi mengacu beberapa negara yang memudahkan warga mendapatkan vaksin Covid-19. Cukup membawa kartu identitas.
"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.
Kerumitan perihal administrasi pendaftaran menyebabkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.
Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari, katanya.
Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin Covid-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.
"Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19," ujar JK.
Untuk mendapatkan vaksin Covid-19, masyarakat diminta melakukan registrasi ke laman pedulilindungi.id untuk mendapatkan tiket vaksin. Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar untuk disuntik vaksin Covid-19.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dukcapil dalam menerbitkan KTP bagi pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaKTP Sakti bakal bermanfaat bagi masyarakat, terutama penerima bantuan pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaDalam kunjungannya, Ganjar mengatakan bahwa Kartu Tani penting bagi para petani.
Baca SelengkapnyaHal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaBudi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaTambah Anggota Keluarga di BPJS Kesehatan Bisa Lewat Ponsel, Ini Cara dan Syaratnya
Baca Selengkapnya