Jusuf Kalla sebut penanganan kasus pencatutan Jokowi tergantung MKD
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik pengusutan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan dirinya yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Jusuf Kalla juga mendukung keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang terbuka dalam penanganan kasusnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jusuf Kalla usai menutup acara Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama dan Sufi di UIN Maliki Malang, Jawa Timur.
"Kita tunggu saja hasilnya. Harapannya bisa lebih baik, lebih terbuka," kata Jusuf Kalla sambil berjalan di Malang, Rabu (25/11).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
JK menyerahkan proses pengusutan kasus tersebut secara tuntas kepada MKD. Politisi Golkar ini juga mengapresiasi kinerja MKD yang akan bersikap terbuka dalam menyelesaikan kasus tersebut.
"Itu (usut ke akar-akarnya) tergantung MKD sendiri, (kerja) mereka baik, kan diputuskan terbuka," katanya.
Sebelumnya JK di kantornya, Selasa (24/11) mengungkapkan bahwa persoalan tersebut butuh keterbukaan dalam penanganannya. Sebaiknya kasusnya di tangan secara terbuka agar masyarakat luas mengetahui.
"Apalagi jangan lupa ini menyangkut presiden dan wapres," katanya saat itu.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaMK diharapkan berani mengadili persoalan sengketa hasil pemilu yang disebabkan pelanggaran secara TSM.
Baca SelengkapnyaGibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca SelengkapnyaGanjar yakin Jimly sudah memimpin pemeriksaan etik dengan baik dan proses itu beberapa kali dilakukan secara terbuka.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan pertemuannya dengan Megawati belum terlaksana
Baca Selengkapnya