Kabag TU DPR sebut surat Setnov ke Pertamina palsu
Merdeka.com - Kepala Bagian Tata Usaha DPR, Yani Tapahari angkat suara atas beredarnya surat yang menyebut Ketua DPR Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Dia menyatakan bahwa surat tersebut palsu.
"Surat ini tidak pernah kami keluarkan dari Ketua DPR. Setiap surat keluar itu selalu dari kami. Kami katakan surat itu palsu," kata Yani saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).
Untuk menegaskan surat itu palsu, dia menyampaikan beberapa kejanggalan dalam surat palsu dengan surat asli yang dibuat oleh pihaknya. Pertama, surat tersebut tercantum kop logo DPR di bagian tengah, sedangkan surat asli meletakkan lambang DPR di bagian kanan surat.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Kalau yang benar ada di (lambang DPR) sebelah pinggir. Tapi, kalau ini berada di tengah. Nomornya juga enggak ada. Kalau surat resmi harusnya ada nomor. Bapak Ketua DPR juga tak tanda tangan. Harusnya kalau benar, ada tanda tangan dalam surat itu," paparnya.
Atas alasan itulah, dia mengaku heran dengan beredarnya surat tersebut. Pihaknya akan mempertimbangkan membawa masalah ini ke jalur hukum.
"Kesekjenan DPR ada biro yang menangani masalah hukum. Kami mungkin akan melakukan konsultasi," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.
Baca Selengkapnya"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaBeredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaBeredar dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK di kasus korupsi Kementan.
Baca SelengkapnyaRonal tak terima lantaran tanda tangannya dicatut untuk mendaftarkan pasangan Masinton Pasaribu-Mahmud.
Baca SelengkapnyaEmail resmi admin DPRNOW diduga diretas. Isi email yang dikirim punya pesan mengerikan.
Baca SelengkapnyaKejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.
Baca SelengkapnyaSaid Didu dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik berdasarkan barang bukti video di media sosial.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto hanya menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus yang menimpa anggotanya.
Baca SelengkapnyaSetjen menyebut email dprnow@dpr.go.id pernah digunakan vendor lama sebagai admin. Namun, kini email dprnow@dpr.go.id tersebut sudah tidak lagi digunakan.
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaTim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa kecewa dengan penolakan ini
Baca Selengkapnya