Kabar gembira untuk jemaah haji tahun ini

Merdeka.com - Tahun ini, hanya akan ada 168.800 jemaah haji yang berangkat menunaikan rukun ke-5 itu ke tanah suci. Pemerintah tidak berhasil menambah kuota haji tahun ini. Padahal sebelumnya kerajaan Arab Saudi menjanjikan menambahkan kuota sebanyak 10.000 jemaah haji asal Indonesia pada tahun ini.

Kuota 168.800 jemaah dengan rincian, kuota haji reguler 155.200 haji onh+ 13.600. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay tidak menjelaskan alasan kegagalan pemerintah menambah kuota haji tahun ini. Meski begitu, dalam rapat bersama Kementerian Agama, DPR memutuskan beberapa poin untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan haji.

Salah satunya menambah jumlah manasik haji. Tahun lalu manasik dilakukan sebanyak 6 kali, sedangkan tahun ini ditingkatkan menjadi 8 kali. Di mana dua kali dilakukan di Kantor Kementerian Agama dan enam kali di Kantor Urusan Agama.

"Dan diprioritaskan di pelosok-pelosok daerah bukan di kota besar. Kalau di kota besar, kami berasumsi, banyak KBIH yang bisa memberikan pendidikan. Kalau di daerah terpencil sulit mendapatkan KBIH," tuturnya di Gedung DPR, kemarin.

Ada beberapa poin kabar gembira untuk jemaah haji tahun ini. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Ongkos haji turun jadi Rp 34,6 juta

Komisi VIII DPR memutuskan menurunkan ongkos haji tahun 2016. Ongkos haji untuk tahun ini sebesar Rp 34.641.340 atau setara dengan USD 2.585 dengan kurs Rp 13.400 per dollar AS.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, angka ini telah mengalami penurunan sebesar USD 132. Di mana sebelumnya seorang jemaah harus menyediakan anggaran sebesar USD 2.717.

"Komisi VIII DPR telah sepakat atau menyetujui besaran ongkos haji untuk tahun 2016 atau rata-rata besaran ongkos haji adalah sebesar Rp 34.641.340. Ini asumsi APBN yang sedang dibicarakan di DPR maupun pemerintah," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (30/4).

Dia mengklaim, komisi VIII telah melakukan revolusi besar dalam penetapan ongkos haji. Karena sudah dua kali komisi ini menurunkan ongkos haji secara signifikan.

"Tahun lalu kita menurunkan, dari 2014 ke 2015, kami menurunkan ongkos haji sebanyak USD 502. Tahun ini kita menurunkan lagi USD 132. Berarti komisi VIII periode ini telah menurunkan ongkos haji sebanyak dua kali USD 634. Ini kita berikan kepada jemaah haji kita diseluruh tanah air," tutup Saleh.

Tak akan gunakan dolar AS

Komisi VIII DPR memutuskan, masa haji 2016 tidak akan menggunakan mata uang dolar AS untuk transaksi jemaah haji. Semua transaksi yang dilakukan hanya menggunakan Rupiah dan Real. Tujuannya untuk mengefisiensikan ongkos menuju tanah suci.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam masa haji tahun ini hanya ada dua mata uang yang akan digunakan. Penggunaan Rupiah mengacu kepada Undang-Undang Mata Uang.

"Jadi seluruh transaksi yang dilakukan di republik Indonesia ini menggunakan rupiah sesuai dengan amanat undang-undang mata uang. Kalau melanggar ada sanksi pidana dan macem-macem," jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (30/4).

Sedangkan mata uang kedua adalah Real. Mata uang ini hanya digunakan untuk transaksi di tanah suci. Karena transaksi di sana hanya dapat menggunakan Real, bukan Dolar ataupun Rupiah. Dia meyakini, keputusan ini berdampak positif.

"Implikasinya apa? Kalau tahun lalu kita masih menggunakan kurs dolar. Kita ingat waktu kami ketok saat itu kurs dolar Rp 12.500 ketika mereka mau melunasi ternyata kurs dolar naik menjadi Rp 13.500 maka setoran jemaah naik. Kenapa? Karena menyesuaikan kurs dolar itu," jelas politisi PKB ini.

Makan jadi 24 kali

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, peningkatan kualitas fasilitas haji tetap dilakukan walaupun ada efisiensi ongkos haji. Perbaikan pelayanan pertama adalah menambah jumlah makan dari 15 kali menjadi 24 kali di Makkah.

"Pedagang Indonesia yang berada di pinggir jalan itu sudah tidak boleh maka kesulitan jemaah haji kita memang tidak diberi makan dari katering itu. Maka kita meningkatkan pemberian makan di Makkah, dari 15 kali menjadi 25 kali dengan katering cita rasa Indonesia," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (30/4).

Penginapan tak jauh dari Masjid Dil Haram

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menuturkan, penginapan yang akan diberikan untuk jemaah haji juga harus sesuai standar. Saat di Madinah, jemaah harus mendapatkan hotel di kawasan Markasia. Sehingga mereka tidak terlalu jauh dari Masjid Dil Haram. Bahkan saat di Makkah, jemaah harus mendapatkan minimal hotel bintang tiga.

Dari sisi keamanan jemaah juga tak luput dari perhatian. Setelah kejadian Mina dan crain roboh, pengamanan perlu ditingkatkan. Pengiriman petugas dari TNI Polri pada tahun lalu hanya diberangkatkan sebanyak 50 orang, pada tahun ini dinaikan menjadi 75 orang.

"Kemudian, komisi VIII dan pemerintah sepakat untuk melibatkan duta besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi terlibat secara aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sudah kita panggil dubesnya dan kita sandingkan dengan menteri agama dan mereka sepakat untuk sama-sama terlibat," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (30/4).

Jangkauan bus shalawat ditingkatkan

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, jangkauan bus shalawat juga akan ditingkatkan. Jika tahun lalu cakupannya hanya 80 persen jemaah, maka tahun ini akan ditingkatkan menjadi 91 persen. Selain itu, jarak yang dicover juga berubah. Dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik pada jemaah.

"Sekarang kalau jaraknya 1,5 km saja dari masjid harus diberikan bus shalawat. Kalau dulu jaraknya masih 2 km harus jalan kaki. Karena enggak disediakan bus. Tahun ini seiring dengan peningkatan coverage tadi tahun ini kalau 1,5 km harus disediakan," jelas politisi PKB ini.