Kabareskrim ingatkan pansel KPK tak loloskan capim bermasalah
Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku belum mengetahui 10 nama dari 19 calon pimpinan (Capim KPK) tak layak pilih berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW). Waseso mengingatkan tim pansel, rekomendasi Bareskrim terhadap nama-nama capim KPK harus dipakai.
"Saya belum tahu siapa yang disebut bermasalah itu, (apakah) sama atau tidak dengan data kami," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (25/8).
Waseso mengingatkan, jika nanti calon yang diloloskan ternyata berdasarkan rekomendasi Bareskrim bermasalah, maka harus ditindaklanjuti. Yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban adalah pansel.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa pesan yang disampaikan Kapolresta Pekanbaru? Jeki dan anak buahnya juga memberikan paket bantuan sosial. Paket diberikan kepada Zulkarnain dan sejumlah warga yang memburuhkan di daerah Jalan Adi Sucipto Kecamatan Bukit Raya itu.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
"Saya akan nanya rekomendasi saya ini dipakai atau tidak? Kami kan kerja benar bukan main-main," ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penelusuran yang dilakukan itu merupakan kegiatan resmi Polri. Data-data yang diserahkan juga otentik, bukan opini. "Kalau tidak dianggap bagaimana? Memang permintaan (pansel) ke kami cuma mainan? Jadi, jangan sekadar formalitas," tegasnya.
Waseso tidak ingin disalahkan jika suatu saat ada capim yang bermasalah atau memiliki catatan pidana diloloskan pansel, kemudian diusut Bareskrim. Menurutnya, dari awal Bareskrim sudah memberikan catatan dan rekam jejak para capim sesuai yang dimintakan pansel.
"Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya mengusut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi. Teman-teman juga tolong catat itu," tegasnya.
"Jangan nanti saya yang dituduh kriminalisasi, rekayasa, tidak, bukan begitu," pungkas Budi Waseso.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaCak Imin besok Kamis berencana akan memenuhi panggilan KPK
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaHampir di semua bidang layanan kepolisian banyak dikomplain oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca SelengkapnyaKPK segera mengecek terkait dengan aduan dugaan seorang Jaksa KPK melakukan pemerasan terhadap saksi
Baca Selengkapnya