Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kabareskrim: Kalau tidak cakap, saya pasti akan dicopot

Kabareskrim: Kalau tidak cakap, saya pasti akan dicopot Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso mengatakan petisi pencopotan terhadap dirinya jangan karena dendam pribadi. Diapun mengaku siap untuk dicopot jika dipastikan tidak melaksanakan amanat negara berdasarkan aturan.

"Saya mengemban amanat negara. Kalau tidak cakap, saya pasti akan diganti atau dicopot. Bagi saya tidak ada masalah selama sesuai aturan mekanisme Undang-undang," tegas Budi Waseso saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (28/7).

Dorongan terhadap pencopotan jabatan seseorang tidak serta merta atas dasar balas dendam atau masalah pribadi. Sebab kata dia, menurutnya negara kita adalah negara yang memiliki aturan.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau semau-maunya pencopotan tidak mungkin. Ada aturan hukumnya," imbuh mantan Kapolda Gorontalo ini.

Petisi pencopotan Kabareskrim berawal dari penetapan sebagai tersangka terhadap 2 komisioner Komisi Yudisial (KY). Menurut Budi Waseso penetapan tersangka terhadap keduanya tentu atas dasar laporan dari pelapor yaitu hakim Sarpin.

"Pekerjaan kita penyidikan, mediasi silakan saja. Kita tidak kapasitas untuk memaksa mediasi itu dilakukan," ujarnya.

Jelasnya lagi, proses hukum terhadap dua komisioner KY tersebut tentunya menggambarkan tidak adanya pembedaan dalam penanganan kasus. Baik dia seorang pejabat negara maupun dari kalangan biasa.

"Saya hanya melaksanakan pekerjaan saya, proses yang harus dilaksanakan supaya kita tidak mengulur waktu. Laporan masyarakat kita tidaklanjuti, tidak ada pilah-pilah apakah itu pejabat atau bukan, tidak ada kasus besar, sedang maupun kecil," pungkas dia.

Pada dasarnya, kata Budi Waseso pihak KY tidak perlu mengaitkan Dewan Pers dalam kasus pencemaran nama baik ini. Karena bukti pemberitaan di media massa sudah menjadi jawaban atas kasus ini.

"Pemberitaan itu kan benar-benar ada. Tidak perlu lagi kita konfirmasi pada Dewan Pers. Kalau rekamannya jelas, penilaian ahli bahasa jelas, sanksi pidana jelas. Apa yang perlu ditanyakan? Kita kan ada undang-undang dan aturan maka kalau komentar kita ada batasannya. Kalau kita bebas enggak ada batasannya ada hak orang lain yang dilanggar. Jadi kan diatur Undang-undang, ya harus kita hormati bersama," tutup Budi Waseso.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos
VIDEO: Tegas! Respons Budi Waseso Disebut Hakim MK Dicopot Jokowi Karena Tolak Bansos

Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan
Kapolres Kupang Dicopot Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Jabatan

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Hasto Ultimatum Bobby Mundur dari PDIP, Singgung Pemimpin Tak Berprestasi
VIDEO: Keras! Hasto Ultimatum Bobby Mundur dari PDIP, Singgung Pemimpin Tak Berprestasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya mempersilakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk mundur

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Dalih Masih Trauma Usai Dibentak Penyidik, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Absen Panggilan KPK
Dalih Masih Trauma Usai Dibentak Penyidik, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Absen Panggilan KPK

Kusnadi juga membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan perampasan ponselnya setelah sebelumnya mendatangi Komnas HAM.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan
Pimpinan KPK Kompak Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur dari Direktur Penyidikan

Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Dipolisikan Terkait Wawancara di TV, Hasto Nilai Harusnya Diselesaikan di Dewan Pers
Dipolisikan Terkait Wawancara di TV, Hasto Nilai Harusnya Diselesaikan di Dewan Pers

Hasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Kapolda Metro saat ICW Desak Kapolri Copot Dirinya Buntut Kasus Firli
VIDEO: Jawaban Kapolda Metro saat ICW Desak Kapolri Copot Dirinya Buntut Kasus Firli

Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota

Baca Selengkapnya
Bertemu Keluarga Ryanto Ulil, Kompolnas Pastikan AKP Dadang Iskandar Dipecat
Bertemu Keluarga Ryanto Ulil, Kompolnas Pastikan AKP Dadang Iskandar Dipecat

Kompolnas sudah membentuk dua tim untuk mengungkap kasus penembakan dilakukan AKP Dadang Iskandar.

Baca Selengkapnya