Follow
Kabareskrim minta Dirtipidkor baru sikat korupsi skala besar
Merdeka.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukamto melantik Kombes Pol. Erwanto Kurniadi sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang baru menggantikan Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus hari ini.
Erwanto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri, sementara Wiyagus kini menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku.
Ari Dono mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi Erwanto ke depan. Salah satunya, melakukan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Siapa yang mengapresiasi perhitungan kerugian ekonomi dalam korupsi? DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi Wakil Ketua Komisi III mengapresiasi langkah Kejaksaan Agug (Kejagung) yang disebut mengeluarkan terobosan melalui aturan penyertaan penghitungan jumlah kerugian perekonomian negara dalam penanganan kasus korupsi, meski dalam pembuktiannya menjadi keputusan hakim di pengadilan.
-
Kenapa kerugian ekonomi negara penting dihitung dalam korupsi? Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,' ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
"Hal ini penting, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja Polri sehingga dapat terasa," kata Ari Dono di Aula Bareskrim Polri, Gedung Mina Bahari II, Jakarta, Selasa (3/7).
Selain itu, Ari Dono meminta Erwanto menyiapkan strategi dalam menangani, dan mengungkapkan tindak pidana korupsi skala besar.
"Fokuskan pada pengembalian kerugian negara, pemulihan aset dengan menerapkan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Baik subjek hukum manusia maupun koorporasi," ungkapnya.
Ari juga berpesan, bisa mengoptimalkan kerjasama dengan para stakeholder lain, guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, dia berharap Erwanto bisa meningkatkan kinerja yang telah dilakukan Wiyagus selama ini.
Berdasarkan catatan selama lima tahun ditempatkan di Direktorat Tipikor Mabes Polri, Wiyagus telah menyelesaikan 88 perkara korupsi dan menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun.
"Tantangan agar menghadirkan prestasi dari kerja dan kinerja yang lebih baik inilah yang menjadi tantangan bagi Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang baru. Saya meyakini, tantangan ini bakal terwujud bahkan melebihi dari ekspektasi," tandasnya.
Reporter:Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca Selengkapnya
Kerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun
Baca Selengkapnya
Kejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.
Baca Selengkapnya
Dengan perkara telah masuk ke persidangan, akan terlihat siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam pusaran skandal korupsi ini.
Baca Selengkapnya
KPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca Selengkapnya
DPR mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan, rangkaian penyitaan aset tidak akan terhambat oleh urusan apapun lantaran merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
Baca Selengkapnya