Kabupaten Bogor Ditetapkan Masih PPKM Level 3, Pemkab Merasa 'Ditinggalkan'
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor merasa ditinggalkan saat sebagian besar daerah yang masuk aglomerasi Jabodetabek, telah berstatus PPKM Level 2, sementara Kabupaten Bogor tetap di level 3.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku sedih saat mengetahui Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, dikeluarkan dari aglomerasi, karena seperti membiarkan Kabupaten Bogor, berjuang sendirian dalam menuntaskan target vaksinasi Covid-19 hingga 70 persen.
"Harusnya jangan dikeluarkan. Tapi bantu kami. Seperti pasokan vaksin, tenaga kesehatan dan lainnya. Kalau daerah yang sudah level 2, harusnya diarahkan untuk membantu kami agar vaksinasi bisa digenjot," kata Iwan Setiawan, Selasa (19/10).
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Kenapa Kominfo PPI fokus pada daerah 3T? Ada 30 persen wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori blank spot. Mereka ini dulu sulit mendapatkan layanan TV, kalau pun dapat pakai teknologi satelit yang harganya mahal. Nah dengan kondisi wilayah yang tidak diminati swasta ini (untuk migrasi ke TV digital), kita bantu dengan infrastruktur TVRI,' ujarnya.
-
Di mana PKB dibentuk? Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang dibentuk pada era Reformasi 1998, tepatnya pada 23 Juli 1998.
Kabupaten Bogor, kini masih bertstatus PPKM Level 3, sementara daerah tetangga seperti Kota Bogor sudah PPKM Level 2. Menurut Iwan, Kabupaten Bogor tidak seharusnya disalahkan karena capaian vaksinasi hingga kini masih di bawah 50 persen, sebagai syarat masuk PPKM Level 2.
Menurut Iwan, kondisi geografis dan sosial masyarakat di Bumi Tegar Beriman, tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Terlebih, dengan luas wilayah terdiri dari 40 kecamatan dan populasi penduduk hampir 6 juta jiwa, butuh tenaga dan waktu ekstra untuk menyamai daerah lain dalam capaian vaksinasi.
"Ya kalau kami harus menyelesaikan sendiri sih tidak apa-apa. Tapi, ingat dong saat dulu kami zona oranye dan DKI Jakarta zona merah, kami ikut jadi merah karena aglomerasi. Tapi, saat daerah aglomerasi lain sudah level 2 dan masih masih tertahan di level 3, kenapa jadi kami ditinggal," kata Iwan.
Iwan mengakui, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bogor sangat kurang. Maka dia sangat berharap bantuan dari daerah lain untuk melangsungkan vaksinasi agar semakin masif.
"Kami juga mau level 2 agar pemulihan ekonomi juga lebih cepat. Jangan juga melihat dari persentase. Jika bicara jumlah penduduk yang sudah divaksin, Kabupaten Bogor sudah di atas 2 juta jiwa," tegasnya.
Hingga Senin, 18 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor untuk dosis satu dan dua sebesar 35,39 persen atau 2.991.135 jiwa. Terbagi dosis satu sebesar 46,20 persen atau 1.952.166 jiwa dan dosis dua sebesar 24,32 persen atau 1.027.876 jiwa.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor masih 8,37 tahun atau setara kelas 2 SMP.
Baca SelengkapnyaMeskipun berdekatan langsung, kawasan elite PIK 2 dan desa-desa di sekitarnya dipisahkan dengan tembok beton yang cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaHasil dari seleksi administrasi PPPK akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil tegas membantah Dharma terkait Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dianggap miskin usai Covid-19.
Baca SelengkapnyaKepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab menjelaskan, 63 persen wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Baca SelengkapnyaBangunan sekolah hingga deretan rumah-rumah warga kini terpaksa kosong hingga mulai termakan usia.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyentil Dharma Pongrekun karena salah data soal Jawa Barat.
Baca Selengkapnya