Kabupaten Bogor Ditetapkan Masih PPKM Level 3, Pemkab Merasa 'Ditinggalkan'
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor merasa ditinggalkan saat sebagian besar daerah yang masuk aglomerasi Jabodetabek, telah berstatus PPKM Level 2, sementara Kabupaten Bogor tetap di level 3.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku sedih saat mengetahui Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, dikeluarkan dari aglomerasi, karena seperti membiarkan Kabupaten Bogor, berjuang sendirian dalam menuntaskan target vaksinasi Covid-19 hingga 70 persen.
"Harusnya jangan dikeluarkan. Tapi bantu kami. Seperti pasokan vaksin, tenaga kesehatan dan lainnya. Kalau daerah yang sudah level 2, harusnya diarahkan untuk membantu kami agar vaksinasi bisa digenjot," kata Iwan Setiawan, Selasa (19/10).
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Kenapa Bogor banyak dikunjungi? Bogor memang memiliki curah hujan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Namun curah hujan yang tinggi ini nyatanya juga berhasil membuat kota Bogor memiliki udara yang sejuk dan sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata alam.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Mengapa Daerah Istimewa Kalimantan Barat bubar? Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS beserta seluruh daerah bagiannya, termasuk DIKB akhirnya resmi dibubarkan.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dimana saja kekeringan terjadi di Jateng? Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, mengatakan bahwa saat ini ada 30 kabupaten atau kota di Jateng yang telah menetapkan status siaga bencana. Pernyataan Suharyanto itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kekeringan Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang.
Kabupaten Bogor, kini masih bertstatus PPKM Level 3, sementara daerah tetangga seperti Kota Bogor sudah PPKM Level 2. Menurut Iwan, Kabupaten Bogor tidak seharusnya disalahkan karena capaian vaksinasi hingga kini masih di bawah 50 persen, sebagai syarat masuk PPKM Level 2.
Menurut Iwan, kondisi geografis dan sosial masyarakat di Bumi Tegar Beriman, tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Terlebih, dengan luas wilayah terdiri dari 40 kecamatan dan populasi penduduk hampir 6 juta jiwa, butuh tenaga dan waktu ekstra untuk menyamai daerah lain dalam capaian vaksinasi.
"Ya kalau kami harus menyelesaikan sendiri sih tidak apa-apa. Tapi, ingat dong saat dulu kami zona oranye dan DKI Jakarta zona merah, kami ikut jadi merah karena aglomerasi. Tapi, saat daerah aglomerasi lain sudah level 2 dan masih masih tertahan di level 3, kenapa jadi kami ditinggal," kata Iwan.
Iwan mengakui, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bogor sangat kurang. Maka dia sangat berharap bantuan dari daerah lain untuk melangsungkan vaksinasi agar semakin masif.
"Kami juga mau level 2 agar pemulihan ekonomi juga lebih cepat. Jangan juga melihat dari persentase. Jika bicara jumlah penduduk yang sudah divaksin, Kabupaten Bogor sudah di atas 2 juta jiwa," tegasnya.
Hingga Senin, 18 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor untuk dosis satu dan dua sebesar 35,39 persen atau 2.991.135 jiwa. Terbagi dosis satu sebesar 46,20 persen atau 1.952.166 jiwa dan dosis dua sebesar 24,32 persen atau 1.027.876 jiwa.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor masih 8,37 tahun atau setara kelas 2 SMP.
Baca SelengkapnyaHasil dari seleksi administrasi PPPK akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaWilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil tegas membantah Dharma terkait Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dianggap miskin usai Covid-19.
Baca SelengkapnyaKepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab menjelaskan, 63 persen wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Baca SelengkapnyaBangunan sekolah hingga deretan rumah-rumah warga kini terpaksa kosong hingga mulai termakan usia.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya