Kabur Dua Tahun, Buronan Kejari Medan Ditangkap di Rumah

Merdeka.com - Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap seorang buronan perkara pemalsuan dokumen. Dia ditangkap setelah melarikan diri saat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 2017.

Buronan yang ditangkap yakni Ernita Wati (49). Perempuan ini diringkus di rumahnya, Jalan Eka Warni Kompleks Rispa III, Medan Johor, Senin (28/10) pagi. Penangkapan dipimpin langsung Asisten Intelijen Kejati Sumut Andi Murdji.

"Terdakwa ini melarikan diri pada saat JPU akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Agustus 2017. Terdakwa melarikan diri ke Singapura, kemudian ke Kotacane, Aceh," jelas Andi Murdji.

Karena Ernita Wati kabur, Kejari Medan menerbitkan surat yang memasukkan nama perempuan itu masuk daftar pencarian orang (DPO). Keberadaannya akhirnya diketahui setelah dua tahun.

"Dan hari ini, Senin (28/10), pukul 09.00 Wib, DPO Kejari Medan ini ditangkap dan diamankan tim Intelijen Kejati Sumut di rumahnya,” sebut Andi Murdji.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, menyatakan Ernita Wati sudah menyandang status terdakwa. "Status beralih setelah penyidik menyerahkan BP (berkas perkara) dan tersangka ke JPU dan itu berubah menjadi terdakwa," jelasnya.

Setelah penangkapan Ernita Wati, tim Intelijen Kejati Sumut berkoordinasi dengan pihak Kejari Medan untuk melakukan proses administrasi. Perkaranya segera dilimpahkan ke PN Medan.

Kepala Seksi Pidum Kejari Medan Parada Situmorang menjelaskan, Ernita Wati didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) butir 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dia bersama Robert Silalahi (berkas terpisah) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli sebidang tanah di Jalan Eka Warni, Medan.

Setelah dilakukan penelitian terhadap surat-surat akta jual beli, ternyata suratnya juga palsu. Keinginan Ernita Wati untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah itu pun tidak bisa terealisasi karena tindakannya diketahui orang-orang yang dipalsukan tanda tangannya dalam akta jual beli.

"Atas perbuatannya, terdakwa terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara sesuai dengan KUHPidana," sebut Sumanngar.