Kader diciduk KPK, Golkar klaim dari awal tak setuju ada Bank Banten
Merdeka.com - Pembentukan Bank Banten yang menyeret dua anggota DPRD Banten diklaim sedari awal rencana tersebut memang sudah ditolak oleh Fraksi Partai Golkar. Pernyataan ini disampaikan oleh Fraksi Golkar DPRD Banten Adde Rosi Khaerunnisa yang telah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adde yang menjalani pemeriksaan penyidik KPK kurang lebih 2 jam mengaku Fraksi Golkar menolak pembentukan Bank Banten lantaran saat ini belum ada kepentingannya bagi masyarakat. Dia berujar ketimbang pembentukan Bank Banten lebih baik Pemerintah Provinsi Banten lebih berfokus untuk perbaikan infrastruktur Banten.
"Bahwa kami melihat tidak ada urgensi untuk pendirian Bank Banten pada tahun ini, tapi lebih banyak urgensinya untuk perbaikan infrastruktur di Provinsi Banten," tutur Adde kepada awak media, Senin (14/12).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Sebagai anggota dari Fraksi Partai berlambang pohon beringin tersebut, dia mengklaim juga tidak tahu menahu soal tersangka SM Hartono terlibat dalam penerimaan suap tersebut.
"Saya nggak tahu ya, yang pasti itu tidak sesuai dengan arahan partai," klaimnya.
Dia pun enggan menjawab lebih jauh lagi alasan penolakan Golkar terhadap akuisisi Bank Banten yang diduga tidak ada kecocokan dengan Golkar.
"Tidak ada. Makasih yah. Assalamualaikum," pungkasnya.
Adde yang menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.10 WIB mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaan yang diajukan, terkait dengan ketiga tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi atas suap menyuap dua anggota DPRD Banten (TSS, dan SMH) dan Dirut PT Banten Global Development (RT).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan nama Jokowi dan Gibran tidak masuk dalam kepengurusan partai pohon beringin tersebut.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaGibran mengiyakan saat ditanyakan apakah tetap di PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM ini bahkan telah berdiskusi dengan Jokowi membicarakan perihal isu berkembang tersebut.
Baca Selengkapnya