Kader dikabarkan kena OTT, PDIP sudah peringatkan jangan korupsi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPR yang disebut-sebut dari politisi Komisi V PDIP berinisial DWP. Jika telusuri, inisial DWP mengarah kepada Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal, Slawi).
Terkait itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto marah dan geram jika memang kabar tersebut benar. Apalagi, kata Hasto, partai terus mengingatkan agar kader tak terlibat korupsi.
"Partai terus menerus mengingatkan. Bahkan, 3 minggu yang lalu kami kirim peringatan melalui sms dan surat tertulis agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi," kata Hasto melalui pesan singkat, Kamis (14/1) dini hari.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Namun, Hasto masih belum mendapat kepastian mengenai kabar itu. "Belum diperoleh kepastian. Namun, bilamana melibatkan anggota dewan dari PDIP, maka partai bertindak tegas dengan menerapkan sanksi pemecatan seketika. Dengan demikian yang bersangkutan bukan anggota PDIP lagi," ucapnya.
Hasto juga menegaskan bahwa atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada saat Rakernas I, dirinya juga sudah mengumumkan kepada seluruh peserta melalui Rapat Paripurna dengan mengingatkan kembali terhadap kasus menimpa bekas kader PDIP Adriansyah yang tertangkap tangan di Bali.
"Ini benar-benar pelanggaran disiplin sangat berat. DPP Partai akan mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat lagi," katanya.
Terkait dengan sistem keuangan Partai sendiri, PDIP sudah membangun sistem rekening gotong royong dan diaudit secara periodik oleh akuntan publik.
"Apa yang diduga dilakukan anggota Dewan tersebut, selain sangat tidak patut, juga menunjukkan bagaimana 'kerusakan mentalitet hanya untuk memperkaya diri'," tandas Hasto.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil evaluasi, tercatat ada 27 orang kader partai yang terancam terkena sanksi pemecatan.
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaKetua KPU diberi sanksi peringatan keras karena menerima pendaftaran pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat dilakukan secara terus-menerus ke semua anggota.
Baca SelengkapnyaAtas nama fraksi, Gembong meminta maaf atas kejadian ini. Ia berharap ini merupakan kejadian pertama dan terakhir.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaJika ditemukan pasukan membandel maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.
Baca SelengkapnyaCinta Mega telah membantah bermain slot saat rapat paripurna DPRD DKI
Baca SelengkapnyaMabes Polri bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota yang ketahuan terlibat bermain atau membekingi judi online.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Sitorus mendesak kepolisian untuk turun tangan menangkap para pelaku.
Baca Selengkapnya