Kader Kepala Daerah Banyak Terseret Korupsi, Golkar Doakan Tak Terbukti Bersalah

Merdeka.com - Sejumlah kader Partai Golkar terseret kasus korupsi. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Bupati Kuasing sekaligus kader Golkar Andi Putra terkait suap perkebunan.

Pekan lalu, Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sekaligus kader Golkar juga ditetapkan tersangka oleh lembaga anti rasuah. Ia terseret kasus suap terkait infrastruktur.

Belum lama, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang juga Ketua Golkar Tanjungbalai juga ditangkap dan ditahan. Kasus Syahrial malah menyeret Waketum Golkar Azis Syamsuddin. Aziz pun sudah melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons sejumlah kader Golkar yang belakangan terseret kasus korupsi. Dia bilang, partainya akan melakukan upaya pencegahan agar kader beringin tidak mencuri uang rakyat.

"Kami bertekad dengan beberapa peristiwa itu, ini akan menambah upaya kami agar lebih intensif mengantisipasi agar kader-kader kami tak terjebak lagi dalam masalah hukum itu," ujarnya ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10).

Doli menyebut, meski kader Golkar sudah tersangka, namun di dalam hukum tetap menganut asas presumption of innocence. Sebab, Indonesia adalah negara hukum.

"Jadi belum tersangka itu terbukti salah kemudian otomatis menjadi terdakwa atau terpidana. Prosesnya kan masih panjang. Oleh karena itu kita serahkan mekanismenya pada mekanisme yang berlaku. Kita hormati proses hukum para penegak hukum," kata dia.

"Mudah-mudahan kita berdoa para kader kita tak terbukti bersalah. Dan kemudian akhirnya memang mereka membuktikan bahwa mereka bekerja selama ini dengan prinsip clean government dan good government," sambungnya.

Lebih lanjut, kata dia, partai beringin memiliki Badan Hukum dan HAM. Salah satu tugasnya adalah memberikan bantuan kepada kader maupun pimpinan partai yang membutuhkan bantuan hukum. Namun, bantuan hukum itu tergantung kepada kader apakah meminta bantuan hukum atau tidak.

"Itu tergantung dari individu masing-masing. Mereka kan juga merasa punya kuasa hukum atau lawyer yang mereka rasa bisa membantu mereka. Tapi kami siap saja kalau memang itu diminta," tutup anggota DPR ini.