Kades di Lowograran manfaatkan Facebook pantau TKI di Malaysia
Merdeka.com - Pengaruh media sosial mulai menjamah pelosok NTT. Kesempatan ini menjadi anugerah sekaligus pemicu terobosan di Desa Lewograran, Kecamatan Solor Selatan, Flores Timur. Pengaruh itu dirasakan Kepala Desa, Bone Fasius Belang.
Dengan media sosial Facebook, Bone mendorong agar TKI di perantauan mau curhat dan berbagi masalah.
"Setiap malam Facebook minta kirim foto, ikut perkembangan info. Saya arahkan buat akun belajar mobile, saya pantau Facebook ada komunikasi setiap malam bagaimana (perkembangan)," kata dia di kediamannya di Pulau Solor, NTT, Senin (16/1).
-
Apa bantuan yang dikabarkan dibagikan ke TKI? Beredar informasi di media sosial mengatasnamakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akan memberikan bantuan sosial (bansos) tahun 2023-2024 uang sebesar Rp150 juta kepada setiap Pekerja Migran Indonesia.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
-
Bagaimana KBRI membantu WNI yang mengalami masalah? 'Pertama, keberadaan para pekerja tidak terdaftar di pemerintah RI, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk KBRI Phnom Penh. Apalagi jika para WNI tidak melapor. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah, khususnya KBRI, dapat memberikan dukungan yang optimal jika terjadi masalah?' tanya Dubes Santo.
-
Bagaimana Kemnaker bantu pekerja migran? 'Pedoman ini diperlukan untuk memperkuat ketahanan pekerja migran dan keluarganya dalam konteks kesiapsiagaan dari kondisi krisis, baik itu berupa respons maupun pemulihan dari krisis tersebut,' katanya.
-
Mengapa BP2MI memperjuangkan Pekerja Migran Indonesia? Selama 4 tahun kepemimpinannya, Benny mengaku telah berjuang mengangkat derajat para Pekerja Migran Indonesia, serta memperlakukan mereka selayaknya pahlawan.
-
Kenapa media sosial sering digunakan untuk mengadukan masalah dengan polisi? Media sosial kerap menjadi sarana masyarakat menyuarakan kegelisahan Termasuk jika berhubungan dengan kepolisian yang tak kunjung bergerak mengusut laporan
Dia berharap dari curhatan satu TKI asal daerahnya, TKI lain dapat saling membantu menemukan solusi sekaligus sebagai sarana pembelajaran pengalaman dari TKI bermasalah.
"Mereka menceritakan pengalaman, ada di dalam komentar masuk, tanya gimana kabar, diskusi di situ ada kita pantau Facebook," tambah dia.
Meskipun memimpin di wilayah yang masih serba kekurangan. Dia ingin warganya melek teknologi dan internet.
"Saya kasih belajar mereka word sehari, besok excel pakai laptop," sambung dia.
Namun karena sinyal sulit di pulau Solor, terkadang dia pun harus menyeberang dengan perahu ke Pulau Larantuka atau pusat kota. Jaraknya lumayan jauh sekitar satu jam dan kapal hanya berlayar pada saat-saat tertentu. Ini dilakukannya demi memantau warga desa yang menjadi TKI di Malaysia.
Bone mengaku melek teknologi dan sadar akan pentingnya media sosial saat dia diberi pembinaan oleh yayasan Tifa. Yayasan yang dibiayai oleh AusAid dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia ini, memang mempunyai visi menurunkan angka kemiskinan dan mengampanyekan pentingnya migrasi sehat di NTT.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Kendal Buka Layanan Aduan di Medsos, Pengamat: Artinya Ingin Dekat dengan Rakyatnya
Baca SelengkapnyaKemenag juga mengingatkan PPIH Arab Saudi untuk memegang teguh komitmen dan tanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaKaesang mengungkapkan, perlu ada perubahan agar pekerjaan sebagai guru dapat lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat fokus dengan profesinya tersebut.
Baca SelengkapnyaBobby menyampaikan agar influencer dan konten kreator Kota Medan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPj Bupati Jombang Sugiat mengaktifkan IG untuk membuka kebekuan komunikasi yang terjadi antara publik dan pejabat pemerintahan.
Baca Selengkapnya