Kadin dukung KPK tuntaskan kasus suap reklamasi
Merdeka.com - Kasus suap yang dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land kepada DPRD DKI Jakarta membuat Bambang Soesatyo miris. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang hubungan antar lembaga itu pun mengaku kecewa masih banyak saja pengusaha yang melakukan suap.
Kendati dalam kasus suap umumnya melibatkan para pengusaha dia mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus ini hingga selesai.
"Ya pasti dunia usaha mendukung diselesaikannya kasus reklamasi dengan cepat," ujar Bambang saat menyambangi Gedung KPK, Jumat (15/4).
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa yang digugat dari Waskita Karya? Dalam gugatan tersebut terdapat tiga lembaga berbeda yang mereka gugat, yaitu PT Waskita Karya (Tergugat I), Kedutaan Besar India (Tergugat II) dan PT Bita Enarcon Engineering (Tergugat III).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Bambang Soesatyo yang juga ketua Komisi III DPR ini mengaku tidak mengenal Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja yang merupakan tersangka pemberi suap kepada DPRD DKI Jakarta. Ariesman sendiri menurut Bambang bukan anggota Kadin.
"Saya tidak kenal Ariesman tapi saya menyayangkan kalau ada pengusaha melakukan kongkalikong dengan pembuat kebijakan publik. Dia (Ariesman) juga bukan anggota Kadin," tandasnya.
Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara.
Tidak hanya itu KPK juga telah mengajukan permohonan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap enam orang. Keenam orang tersebut adalah Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, CEO PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, Gerry swasta, Berlian sekretaris Ariesman Widjaja, Sunny Tanuwidjaja staff khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Direktur PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, biang kerok permasalahan kadin ini bermula karena pucuk pimpinannya terjun ke politik.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaCatatan alira uang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.
Baca SelengkapnyaShinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaWNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaKetegangan ini terjadi setelah Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin untuk periode 2024-2029 dalam Munaslub pada Sabtu (14/9) lalu.
Baca SelengkapnyaArsjad Rasjid dianggap masih menjadi Ketua Umum Kadin, dan Anindya Bakrie sebagai Dewan Pertimbangan Kadin.
Baca SelengkapnyaAnindya bakal lebih pro aktif dengan pemerintah di kepengurusannya sebagai ketua umum.
Baca SelengkapnyaVideo tersebut berisi ajakan Arsjad agar para anggota Kadin yang terpecah dapat mengesampingkan ego untuk membuat organisasi tersebut dapat bersatu kembali.
Baca SelengkapnyaKeterpilihan Anindya kemudian menuai reaksi keras dari kubu Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang masih menjabat hingga 2026.
Baca Selengkapnya