Kadis Perikanan Kapuas Hulu Dipanggil Polisi Gara-Gara Anggaran Ikan Arwana Rp1,13 M
Merdeka.com - Kadis Perikanan Kapuas Hulu Kalimantan Barat Roni Januardi mengaku siap memenuhi panggilan penyidik Polri. Panggilan terkait dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan ikan Arwana di daerah tersebut.
"Saya sudah terima surat untuk dimintai keterangan oleh Polres Kapuas Hulu dan saya siap datang," kata Roni Januardi, ditemui di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (11/2) seperti diberitakan Antara.
Disampaikan Roni, untuk total anggaran pengadaan budidaya ikan sebesar Rp2,6 miliar, sedangkan untuk anggaran pengadaan ikan Arwana sebesar Rp1,13 miliar.
-
Apa penyebab matinya ratusan ribu ikan? Menurut laporan penduduk setempat dan media-media lokal, gelombang panas brutal dan pengelolaan waduk adalah penyebabnya matinya ratusan ribu ikan tersebut.
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Kenapa tangkapan ikan nelayan Pantura menurun? Penurunan tangkapan ikan, tekanan tengkulak, dan penguasaan komoditas untuk kegiatan ekonomi membuat masyarakat nelayan Jawa masa kolonial praktis tidak dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih makmur.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Menurut dia, awalnya untuk pengadaan budidaya ikan sebesar Rp4,5 miliar, namun karena ada aturan potongan 50 persen dalam rangka menanggulangi wabah Covid-19, sehingga anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp2,6 miliar lebih.
"Kalau untuk pengadaan ikan Arwana sesuai DPA sebesar Rp1,16 miliar, tetapi yang terealisasi sebesar Rp1,13 miliar yang terbagi 18 paket pelaksanaan pekerjaan," kata Roni.
Dikatakan Roni, dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait pelaksanaan teknis pengadaan, tetapi secara internal sudah ada tim pengawasan.
"Kami ada tim pengawas dan untuk spesifikasi teknis dan sebaran kelompok masyarakat penerima saya tidak tahu, yang jelas tersebar di Kapuas Hulu," ucap Roni.
Dengan adanya persoalan tersebut, Roni mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ikuti proses dan hargai hukum karena ini masih sifatnya dugaan," kata Roni.
Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu AKP Rando, Rabu, menyatakan pengadaan ikan Arwana tersebut dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan keterangan beberapa saksi.
"Dugaan Tipikor pengadaan ikan Arwana masih kami dalami dan pemeriksaan saksi-saksi terkait," kata Rando.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaKPK bahkan sempat gagal untuk melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan tak mencapai target pemerintah karena harga ikan sempat anjlok.
Baca SelengkapnyaTotal produksi ikan di semester I 2024 sebanyak 11, 81 ton.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaPenangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca Selengkapnya