Kadishub Sumsel tidak tahu ada sarang pungli seperti yang disebut Jokowi

Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumatera Selatan Nelson Firdaus mengaku tak mengetahui adanya kawasan bedeng seng, yang menjadi tempat pungutan liar (pungli) oleh preman kepada sopir truk. Bedeng seng diketahui dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 70 sopir truk.

"Saya tidak tahu ada kawasan bedeng seng itu, di mana itu, saya baru tahu ni," ungkap Nelson saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/5).

Dia berjanji akan mencari informasi terkait daerah bedeng seng dengan bekerja sama pihak Kepolisian. Jika sudah diketahui lokasinya bakal ditindak agar sopir truk aman melintas. "Saya cari tahu dulu ya, tunggu ya," ujarnya.

Terkait fenomena pungli yang dilakukan preman, termasuk petugas Dishub seperti yang disebut Jokowi, Nelson mengaku tidak tahu juga. "Nanti saya pelajari lagi ya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, saat berdialog dengan para pengemudi truk di Istana Merdeka, tadi pagi, Jokowi mendapat banyak laporan mengenai aksi premanisme dan pungli mulai dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat sampai Aceh. Salah satu pengemudi truk mengaku kerap menghadapi preman yang meminta uang saat membawa barang dari Aceh ke Pekanbaru.

Tak hanya dilakukan oleh preman, pungli juga dilakukan oleh polisi. Namun polisi disebut meminta uang yang terbilang kecil ketimbang Dishub setempat.

"Paling rawan lintas timur Sumatera, perbatasan Aceh sampai Medan, melalui Bagan Batu, Binjai, paling banyak preman. Batasnya sampai Pekanbaru. Habis Pelalawan Riau, itu mobil saya sampai dibakar sama premanisme. Lalu perbatasan Jambi sampai Palembang," jelas salah satu pengemudi truk kepada Jokowi.

"Setelah masuk Sumsel, yang namanya bedeng seng, yang ada stiker di bak mobil. Setelah itu kalau di bedeng seng kalau kita lewat aja, itu wajib bayar. Kalau enggak, kaca pecah, kalau enggak golok sampai di leher. Atau enggak ranjau paku," sambung dia.

Jokowi mengatakan, premanisme di jalan sangat meresahkan pengemudi truk. Sedangkan pungli bisa memicu tingginya harga barang yang seharusnya tidak terjadi.

"Premanisme dan pungli ini mengakibatkan adanya cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu. Dan itu dirasakan sopir truk sangat mengganggu, sangat mengganggu sekali," ucap dia.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para supir ternyata sangat banyak (pungli dan premanisme). Kaget dong," kata Jokowi.

Menindaklanjuti laporan dari pengemudi truk, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan menindaklanjuti pungli terhadap sopir truk oleh preman, polisi, dan petugas Dishub. "Disikat semuanya," tegas Jokowi.