Kadishub Sumut: Kalau Sesuai Persepsi Presiden, Pulang Kampung Boleh

Merdeka.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan larangan mudik bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Namun, pulang kampung sebagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dibolehkan.

"Nah kalau pulang kampung sebagaimana persepsi dan penjelasan yang disampaikan Bapak Presiden, maka pulang kampung boleh. Tapi syaratnya harus ada rapid test dan menunjukkan keterangan bahwa yang bersangkutan memang pulang kampung. Artinya dia bekerja di Medan, tetapi keluarganya ada di kampung dan pekerjaan di Medan sudah tidak ada, tentu sudah kena PHK, seperti itu," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis, dalam keterangan pers online yang disampaikan di ruang Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/5).

Secara umum, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Dishub Sumut membatasi aktivitas warga ke luar kota. Perjalanan jauh atau antara kota antar provinsi tidak diperbolehkan, kecuali untuk orang tertentu dan dengan kriteria yang jelas, seperti petugas pengantar logistik kesehatan, petugas kesehatan atau yang bertujuan terkait penanganan Covid-19.

"Jika ada orang tertentu yang ingin melakukan perjalanan jauh atau pulang kampung, maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan identitas dan kepentingannya. Syaratnya adalah harus bebas Covid-19, dibuktikan dengan rapid test dan swab dari RS rujukan pemerintah. Kemudian harus mendapat izin atau pemberitahuan dari pemerintah setempat," jelasnya.

Selain itu, syarat untuk bisa bepergian juga harus dapat menunjukkan keterangan mengenai urusannya, dan lama waktunya di daerah lain. Semisal untuk melayat kematian, harus jelas surat kematian dan dilengkapi surat pengantar dari aparat setempat.

Meskipun belum ada daerah di Sumut yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pengawasan ketat terus diberlakukan. Sesuai peraturan menteri, para pelanggarnya harus kembali ke tempat asal.

Ditanya tentang dampak Covid-19 terhadap sektor transportasi, Haris menjelaskan saat ini hanya 15 persen angkutan yang beroperasi. Karena itu dia berharap semua pihak dapat mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak mudik, tetap di rumah, rajin mencuci tangan serta menggunakan masker, agar penyebaran virus corona dapat dikendalikan.

Saat ini Dishub Sumut telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya untuk menyepakati upaya yang bisa dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari sektor transportasi. Koordinasi di antaranya dilakukan dengan Otoritas Bandara, Syahbandar, PT Angkasapura, PT Pelindo, Organda, serta operator seperti BPTD, PT KAI, ASDP, PT PPSU dan perusahaan angkutan bus.

"Kita diskusi tentang bagaimana agar dapat kita pastikan semua, bahwa protokol kesehatan dan transportasi itu dilaksanakan. Karena kita ketahui bersama, simpul transportasi merupakan pusat konsentrasi penumpang yang tentunya berpotensi untuk penyebaran virus corona yang sangat tinggi," ujar Haris.