Kakorlantas dukung KPK buat pelayanan satu pintu dan transparan

Merdeka.com - Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto menghadiri langsung penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan aplikasi di Aula Barat Gedung Sate Bandung hari ini. Selain Agung, acara ini pun disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Acara ini merupakan ajakan KPK kepada 17 Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia memberlakukan e-government pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PK) dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) milik Pemprov Jabar.

Dalam sambutannya, Agung mengapresiasi betul apa yang dilakukan KPK. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar pelayanan terpadu menjadi satu pintu dan transparan.

"Saya mengapresiasi betul langkah-langkah KPK dalam rangka membuat pelayanan terpadu menjadi satu pintu dan membuat semua menjadi transparan," ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Jumat (25/11).

Tak hanya Agung, Basaria juga menyampaikan apresiasi kepada 17 Provinsi yang telah menunjukkan keinginan memperbaiki sistem kelola pemerintahan masing-masing.

Pemprov Jabar sendiri dipilih sebagai daerah percontohan dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal 'transfer knowledge' serta kesetiaan memberikan course code aplikasi PTSP, E-Samsat,dan TPP secara cuma-cuma kepada Pemda lainnya yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB dan TPP berbasis aplikasi elektronik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik yang bertujuan mendorong terimplementasinya sistem pengelolaan pemerintahan berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah daerah, membangun komitmen pemerintah daerah, serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi sistem elektronik tersebut.